Kompas TV internasional kompas dunia

Biden Akui Terlalu Banyak Warga Sipil Gaza yang Tidak Bersalah Tewas Dibunuh Israel

Kompas.tv - 14 Februari 2024, 06:33 WIB
biden-akui-terlalu-banyak-warga-sipil-gaza-yang-tidak-bersalah-tewas-dibunuh-israel
Raja Yordania Abdullah II bersama Presiden Joe Biden di Cross Hall Gedung Putih, Senin, (12/2/2024), di Washington. Biden mengakui terlalu banyak warga Palestina yang tewas oleh Israel di Gaza adalah warga sipil tak bersalah, memperbarui kekhawatiran atas terus berlanjutnya operasi militer Israel di kota Rafah setelah serangan udara yang menewaskan 74 warga sipil Palestina. (Sumber: AP Photo)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Deni Muliya

GAZA, KOMPAS.TV - Presiden AS Joe Biden mengakui terlalu banyak warga Palestina yang tewas oleh Israel di Gaza.

Padahal itu adalah warga sipil tak bersalah. Hal ini memperbarui kekhawatiran atas terus berlanjutnya operasi militer Israel di kota Rafah setelah serangan udara yang menewaskan 74 warga sipil Palestina.

"Terlalu banyak, lebih dari 27.000 warga Palestina yang tewas dalam konflik ini adalah warga sipil tak bersalah, termasuk ribuan anak-anak," ujar Biden saat konferensi pers bersama Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih hari Senin, (12/2/2024) waktu Washington, seperti laporan Anadolu, Selasa, (13/2/2024).

Biden juga mencatat ratusan ribu orang tidak punya akses ke makanan, air, atau layanan dasar lainnya, dan banyak keluarga yang kehilangan bukan hanya satu tetapi banyak anggota keluarga, "Ini menyedihkan," kata Biden.

"Setiap kehidupan tak bersalah yang hilang di Gaza adalah tragedi. Begitu juga setiap kehidupan tak bersalah yang hilang di Israel adalah tragedi juga," kata Biden.

"Kami berdoa untuk mereka yang meninggal, baik itu warga Israel maupun Palestina, dan untuk keluarga yang ditinggalkan," tambahnya.

Biden juga mengatakan, "AS sedang bekerja agar tercapai kesepakatan sandera antara Israel dan kelompok Palestina Hamas, yang akan "membawa periode kebaikan bersama yang langsung dan berkelanjutan ke Gaza selama setidaknya enam minggu, yang kemudian bisa kita manfaatkan waktu untuk membangun sesuatu yang lebih abadi".

"Operasi militer Israel tidak boleh dilanjutkan di Rafah "tanpa rencana kredibel untuk memastikan keselamatan dan dukungan bagi lebih dari satu juta orang yang berlindung di sana," katanya, mengulangi seruan AS sebelumnya.

Menyebut banyak orang di Rafah yang mengungsi akibat kekerasan, Biden mengatakan "mereka perlu dilindungi."

"Kami juga sudah jelas sejak awal. Kami menentang setiap pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza," tegasnya.

Baca Juga: Bantah Biden, Mesir Tegaskan Perbatasan Rafah Selalu Terbuka Tanpa Syarat bagi Bantuan Kemanusiaan


Raja Abdullah II Yordania setelah bertemu dengan Joe Biden menyatakan kekhawatirannya yang mendalam atas Israel menyerang Rafah. Ia juga mengatakan "itu pasti akan menghasilkan bencana kemanusiaan lain."

"Situasi ini sudah tidak tertahankan bagi lebih dari satu juta orang yang dipaksa masuk ke Rafah sejak perang dimulai," katanya.

Ia juga menambahkan mereka tidak bisa berdiam diri dan membiarkan ini terus berlanjut.

"Kita membutuhkan gencatan senjata yang berlangsung lama sekarang. Perang ini harus berakhir," tegasnya.

"Kita harus segera bekerja untuk memastikan penyampaian bantuan yang berkelanjutan ke Gaza melalui semua titik masuk dan mekanisme yang mungkin," tambahnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap memerintahkan tentara mengembangkan rencana ganda untuk mengevakuasi warga sipil dari Rafah, yang dihuni lebih dari 1,4 juta penduduk yang mencari perlindungan dari perang, dan untuk mengalahkan "batalyon" Hamas yang tersisa.

Warga Palestina mencari perlindungan di Rafah saat Israel menghantam sisa enklaf sejak 7 Oktober, setelah serangan lintas batas oleh Hamas.

Sejauh ini serangan Israel membunuh hampir 29.000 orang warga sipil Palestina di Gaza dan menyebabkan kehancuran massal serta kekurangan kebutuhan pokok.

Menurut PBB, perang Israel di Gaza membuat 85% dari populasi wilayah tersebut mengungsi secara internal di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur enklaf tersebut rusak atau hancur.

Dalam keputusan sementara pada Januari, Mahkamah Internasional memerintahkan pemerintah Israel untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah-langkah menjamin bantuan kemanusiaan disediakan kepada warga sipil di Gaza.




Sumber : Anadolu


BERITA LAINNYA



Close Ads x