Presiden Korea Selatan Minta Maaf Usai Partainya Kalah Telak di Pemilu Parlemen Minggu Lalu

SEOUL, KOMPAS.TV - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Selasa (16/4/2024), meminta maaf atas kekalahan telak partainya, Partai Kekuasaan Rakyat (PPP), dalam pemilihan umum parlemen minggu lalu. Ia mengakui gagal "melihat apa yang diinginkan oleh rakyat dan mempertahankan kehendak mereka."

"Saya, sebagai presiden, pertama-tama, bersalah," Yoon mengungkapkan dalam rapat kabinet, dilansir oleh Yonhap News yang berbasis di Seoul.

Permintaan maaf itu disampaikan enam hari setelah blok oposisi meraih kemenangan telak dalam pemilu parlemen penting tersebut, mengalahkan PPP, yang hanya mampu meraih 108 kursi dari 300 anggota Majelis Nasional.

"Saya minta maaf karena gagal memahami dan mempertahankan keinginan rakyat dengan baik," kata Yoon seperti laporan Yonhap, Selasa (16/4/2024). Ia mengatakan sentimen publik yang terungkap dalam pemilu "harus diterima dengan rendah hati" oleh semua pihak.

"Meskipun saya menetapkan arah yang tepat untuk urusan negara dan melakukan yang terbaik untuk menerapkannya, saya percaya bahwa saya kurang dalam menciptakan perubahan yang dapat dirasakan oleh rakyat," katanya.

Meskipun upaya terbaik pemerintahannya untuk menangani inflasi, memperbaiki kesehatan fiskal, meningkatkan pasokan perumahan, dan melindungi investor saham ritel, semua tindakan itu tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan mendasar warga berpendapatan rendah, lanjutnya.

Hasil pemilu dianggap sebagai pukulan besar bagi Yoon, yang popularitasnya anjlok akibat krisis biaya hidup dan serangkaian skandal politik.

Yoon adalah presiden pertama sejak demokratisasi Korea Selatan yang bekerja dengan parlemen yang dikuasai oposisi selama lima tahun masa jabatannya.

Partai oposisi liberal Korea Selatan meraih kemenangan telak dalam pemilihan parlemen yang diadakan hari Rabu, memberikan pukulan telak bagi Presiden Yoon Suk Yeol dan partainya yang konservatif namun kemungkinan hanya kurang sedikit dari perolehan super mayoritas.

Baca Juga: Microsoft: China Akan Gunakan AI untuk Ganggu Pemilu di AS, Korea Selatan dan India

Partai Demokrat (DP) diperkirakan akan mendapatkan lebih dari 170 dari 300 kursi di legislatif baru, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Nasional, dengan pemantau menunjukkan lebih dari 99% suara yang dihitung pada pukul 5:55 pagi hari Kamis lalu.

Partai liberal pecahan yang dianggap bersekutu dengan DP diperkirakan akan mendapatkan setidaknya 10 kursi, seperti ditunjukkan oleh proyeksi perolehan suara, "Ketika pemilih memilih saya, itu adalah penilaian Anda terhadap administrasi Yoon Suk Yeol dan Anda memberikan Partai Demokrat tugas untuk bertanggung jawab atas kehidupan rakyat dan menciptakan masyarakat yang lebih baik," kata pemimpin DP Lee Jae-myung.

Lee memenangkan kursi di kota Incheon di sebelah barat ibu kota, Seoul, melawan kandidat konservatif yang dianggap sebagai sekutu utama presiden.

"Penghakiman" adalah tema umum yang terdengar dalam komentar pemenang oposisi, banyak di antaranya telah berkampanye dengan fokus kuat pada apa yang mereka katakan sebagai pengelolaan ekonomi yang buruk oleh Yoon dan penolakannya untuk mengakui bahwa istrinya bertindak tidak pantas ketika menerima tas Dior sebagai hadiah.

Ibu negara Kim Keon Hee tidak pernah terlihat di publik sejak 15 Desember dan tidak hadir saat Yoon memberikan suaranya, mencerminkan pandangan beberapa analis dan anggota partai oposisi bahwa ia telah menjadi beban politik serius bagi presiden dan PPP-nya.

Partai Kekuasaan Rakyat (PPP) diproyeksikan akan memenangkan sedikit lebih dari 100 kursi, yang berarti Yoon akan menghindari mayoritas super yang dapat mematahkan veto presiden dan meloloskan perubahan konstitusi.

Tetapi menjelang akhir dua tahun pertama masa jabatannya lima tahun yang diizinkan oleh konstitusi, Yoon kemungkinan akan tergelincir, kata beberapa analis.

Yoon, yang mulai menjabat pada Mei 2022, tidak mengikuti pemilihan kali ini tetapi kemampuannya untuk meloloskan legislasi kemungkinan akan sangat terganggu oleh hasil buruk partainya.

Ia mendapat rating rendah selama berbulan-bulan, terhambat dalam melaksanakan janjinya untuk memangkas pajak, mempermudah regulasi bisnis, dan memperluas dukungan keluarga dalam masyarakat yang penuaan tercepat di dunia.