Israel Tuding UNRWA Terlibat Serangan Hamas 7 Oktober, PBB: Tel Aviv Tak Pernah Keluhkan Staf UNRWA

Tuduhan Israel menyebabkan penangguhan kontribusi terhadap UNRWA oleh Amerika Serikat dan lebih dari selusin negara sekutu AS. Jumlah itu mencapai jeda pendanaan senilai sekitar $450 juta, menurut laporan hari Senin, tetapi sejumlah negara telah melanjutkan kontribusinya.

Kementerian Luar Negeri Israel hari Senin meminta negara-negara donor untuk menghindari mengirim uang ke organisasi itu.

“Laporan Colonna mengabaikan keparahan masalah, dan menawarkan solusi yang tidak menangani cakupan besar infiltrasi Hamas ke UNRWA,” kata juru bicara Israel Oren Marmorstein, “Ini bukanlah peninjauan yang tulus dan mendalam. Ini adalah upaya untuk menghindari masalah dan tidak menanganinya secara langsung."

Colonna mendesak pemerintah Israel untuk tidak mengabaikan tinjauan independen. “Tentu Anda akan menganggap ini tidak mencukupi, tetapi tolong terimalah. Apa pun yang kami rekomendasikan, jika diimplementasikan, akan membawa kebaikan," katanya.

Baca Juga: Israel Sewot, Panggil Duta Besar Negara yang Setuju Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Laporan tersebut menekankan pentingnya UNRWA, menyebutnya "tidak tergantikan dan sangat penting untuk pembangunan manusia dan ekonomi Palestina" dalam ketiadaan solusi politik untuk konflik Israel-Palestina dan "menentukan dalam menyediakan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa dan layanan sosial penting, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, kepada pengungsi Palestina di Gaza, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat.”

Dujarric menyambut komitmen ini terhadap UNRWA dan mengatakan laporan tersebut "menguraikan rekomendasi yang jelas, yang diterima oleh sekretaris jenderal." PBB berharap melihat kembalinya para donor serta donor baru menyusul rilis laporan tersebut, katanya.

Di antara rekomendasi yang muncul adalah langkah-langkah untuk mengatasi politisasi staf UNRWA dan serikat pekerja stafnya. Laporan tersebut merekomendasikan agar daftar staf dengan nomor identifikasi disediakan kepada negara-negara tuan rumah, yang kemudian akan memberi tahu UNRWA tentang hasil penyaringan mereka.

Laporan tersebut juga menyerukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepemimpinan dan operasi UNRWA, "toleransi nol" terhadap antisemitisme atau diskriminasi dalam buku teks yang digunakan di sekolah-sekolahnya, dan keterlibatan internasional yang lebih besar dalam mendukung badan itu dalam mengatasi masalah netralitas.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan, menjaga netralitas badan tersebut adalah sangat kritis untuk pekerjaan lembaga tersebut dan sedang mengembangkan rencana untuk melaksanakan rekomendasi laporan tersebut.

Dengan Israel menyerukan pembubaran badan tersebut, Lazzarini mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu bahwa membongkar UNRWA akan memperdalam krisis kemanusiaan di Gaza dan mempercepat timbulnya kelaparan.

Para ahli internasional telah memperingatkan tentang kelaparan yang akan terjadi di Gaza utara dan mengatakan separuh dari 2,3 juta penduduk wilayah itu dapat terdorong ke ambang kelaparan jika perang Israel-Hamas menguat.

Tinjauan tersebut dilakukan selama sembilan minggu oleh Colonna dan tiga organisasi penelitian Skandinavia: Institut Raoul Wallenberg di Swedia, Institut Chr. Michelsen di Norwegia, dan Institut Hak Asasi Manusia Denmark. Colonna mengatakan kelompok tersebut berbicara dengan lebih dari 200 orang, termasuk staf UNRWA di Gaza, dan memiliki kontak langsung dengan perwakilan dari 47 negara dan organisasi.