Hamas Tegaskan Gencatan Senjata Permanen Harus Jadi Bagian Kesepakatan dengan Israel

BEIRUT, KOMPAS.TV - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menegaskan tidak akan menerima kesepakatan dengan Israel tanpa gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza.

Osama Hamdan, pejabat senior Hamas, mengatakan mereka telah memberitahu para mediator bahwa mereka "menunggu tanggapan dari Israel mengenai masalah ini." Berbicara di Beirut, Hamdan menuduh Israel ingin membawa sandera keluar dari Gaza lalu melanjutkan perang, seperti laporan Associated Press, Rabu, 5/6/2024.

Hamdan mengatakan Hamas menyambut baik pengumuman Biden sebagai "positif." Namun menegaskan, "Kami tidak bisa menerima kesepakatan yang tidak menjamin dan mengkonfirmasi gencatan senjata permanen dan penarikan penuh dari Gaza diikuti dengan pertukaran tahanan."

Hamdan menambahkan bahwa ada ribuan warga Palestina di penjara Israel dan setiap kesepakatan harus mengarah pada pembebasan mereka. Sekitar 80 sandera yang ditangkap oleh militan Palestina pada 7 Oktober diyakini masih hidup di Gaza, bersama dengan sisa-sisa dari 43 lainnya.

Pernyataan Hamdan muncul setelah proposal gencatan senjata dari Presiden AS Joe Biden. Proposal ini menawarkan kemungkinan mengakhiri perang Israel melawan Hamas, mengembalikan sandera, dan meredakan pertempuran di perbatasan utara dengan Lebanon.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid al-Ansari, mengatakan Qatar, Mesir, dan AS masih menunggu tanggapan dari Israel dan Hamas. "Ide-ide jelas" telah diajukan, tetapi "kami belum memiliki posisi yang jelas dari kedua belah pihak," kata al-Ansari.

Al-Ansari menyebut perselisihan dalam pemerintahan Israel, di mana sekutu ultra-nasionalis PM Benjamin Netanyahu mengancam menjatuhkan koalisi jika kesepakatan tidak menghancurkan Hamas. Netanyahu mengatakan kesepakatan tersebut memastikan tujuan tersebut, meskipun tidak diumumkan secara publik. Al-Ansari mengatakan "prinsip-prinsip (proposal) ini menggabungkan tuntutan semua pihak."

Baca Juga: Mediator Qatar Desak Posisi yang Jelas dari Israel dan Hamas untuk Gencatan Senjata di Gaza

Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB pada Senin, 3 Juni 2024, untuk mendukung rencana tiga fase yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden. Rencana ini bertujuan mengakhiri perang hampir delapan bulan di Gaza, membebaskan semua sandera, dan mengirimkan bantuan besar-besaran ke wilayah tersebut.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan AS mengedarkan rancangan resolusi kepada 14 anggota dewan lainnya untuk mendukung proposal mengakhiri konflik yang dimulai dengan serangan mendadak Hamas di selatan Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil Israel.

"Banyak pemimpin dan pemerintah, termasuk di wilayah ini, telah mendukung rencana ini dan kami meminta Dewan Keamanan untuk bergabung dengan mereka dalam menyerukan pelaksanaan kesepakatan ini tanpa penundaan dan tanpa syarat lebih lanjut," katanya dalam sebuah pernyataan.

Rancangan resolusi yang diperoleh Associated Press akan menyambut kesepakatan 31 Mei yang diumumkan oleh Biden dan meminta Hamas "untuk menerimanya sepenuhnya dan melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat." Hamas mengatakan bahwa mereka memandang proposal tersebut "positif."

Rancangan tersebut tidak menyebutkan bilamana usulan kesepakatan diterima oleh Israel.

Biden mengatakan fase pertama dari kesepakatan yang diusulkan akan berlangsung enam minggu dan mencakup "gencatan senjata penuh dan lengkap," penarikan pasukan Israel dari semua area berpenduduk di Gaza, serta pembebasan beberapa sandera termasuk wanita, lansia, dan yang terluka, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina.

Sandera Amerika akan dibebaskan pada tahap ini, dan sisa-sisa sandera yang telah terbunuh akan dikembalikan kepada keluarga mereka. Akan ada lonjakan bantuan kemanusiaan, dengan 600 truk per hari memasuki Gaza.

Baca Juga: Palestina Ajukan Diri ke Mahkamah Internasional, Perkuat Tudingan Genosida ke Israel

Pada fase kedua, semua sandera yang masih hidup akan dibebaskan, termasuk tentara, dan pasukan Israel akan menarik diri dari Gaza. Biden mengatakan jika Hamas memenuhi komitmennya, gencatan senjata sementara akan menjadi "penghentian permusuhan secara permanen."

Sekitar 250 orang, sebagian besar warga sipil Israel, diculik pada 7 Oktober, kemudian lebih dari 100 dibebaskan dalam gencatan senjata singkat pada akhir November dan awal Desember. Israel mengatakan sekitar 80 sandera diyakini masih tertawan, bersama dengan sisa-sisa dari sekitar 43 lainnya.

Fase ketiga dari rencana Biden menyerukan rekonstruksi besar-besaran di Gaza, yang menghadapi dekade pembangunan kembali dari kehancuran akibat perang.

Rancangan resolusi tersebut menekankan pentingnya Israel dan Hamas mematuhi kesepakatan tersebut setelah disetujui, "dengan tujuan membawa penghentian permusuhan secara permanen, dan meminta semua negara anggota dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung pelaksanaannya."

Rancangan tersebut juga menegaskan kembali "komitmen tak tergoyahkan" dewan terhadap solusi dua negara, dan menekankan pentingnya menyatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.

Thomas-Greenfield, duta besar AS, mengatakan anggota Dewan Keamanan "telah secara konsisten menyerukan langkah-langkah yang diuraikan dalam kesepakatan ini: membawa sandera pulang, memastikan gencatan senjata penuh, memungkinkan lonjakan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan dalam perbaikan layanan penting, serta menyiapkan panggung untuk rencana rekonstruksi jangka panjang untuk Gaza."

"Anggota dewan tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu," katanya. "Kita harus berbicara dengan satu suara dalam mendukung kesepakatan ini."