China Akan Gelontorkan Hingga Rp8.800 Triliun untuk Proyek Perumahan, Redam Krisis Properti

HONG KONG, KOMPAS TV — Pemerintah China mengumumkan akan memperluas pembiayaan proyek perumahan yang terdaftar dalam “daftar putih” hingga mencapai 4 triliun yuan (sekitar Rp8.800 triliun).

Langkah ini diumumkan sebagai upaya terbaru Beijing untuk mengatasi penurunan tajam di sektor properti yang menjadi beban ekonomi. 

Menteri Perumahan dan Pembangunan Perdesaan-Perkotaan Ni Hong, dalam konferensi pers Kamis, 17 Oktober 2024 di Beijing, menyatakan pemerintah juga akan merevitalisasi 1 juta desa perkotaan di seluruh negeri.

Namun, Ni tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah dana yang dialokasikan untuk proyek revitalisasi tersebut. 

Ni menambahkan pasar perumahan telah mencapai titik balik setelah tiga tahun mengalami penurunan, dengan data Oktober menunjukkan peningkatan penjualan properti. 

Pemerintah China kini menggencarkan langkah-langkah untuk menstabilkan pasar properti yang sebelumnya terpuruk akibat kebijakan pembatasan utang.

Baca Juga: Kebijakan Ekonomi China: Peluang Munculnya Stimulus dan Tantangan Pemulihan Ekonomi

Sektor properti, yang dulu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi China, kini justru menjadi penghambat. 

Hari Sabtu lalu, Beijing mengumumkan bahwa pemerintah daerah akan diizinkan menggunakan dana dari kuota obligasi pemerintah yang belum teralokasi dan meningkatkan batas utang untuk mendukung sektor properti. 

Pada akhir September, pemerintah juga menurunkan suku bunga hipotek untuk pinjaman individu rata-rata sebesar 0,5 persen. Selain itu, uang muka minimum untuk pembelian rumah kedua dipangkas dari 25 persen menjadi 15 persen. 

Pada Januari, pemerintah menerbitkan daftar proyek perumahan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan. Hingga Rabu, total pinjaman untuk proyek-proyek tersebut telah mencapai 2,23 triliun yuan (sekitar Rp4.900 triliun), menurut Wakil Direktur Administrasi Regulasi Keuangan Nasional, Xiao Yuanqi. 

Namun, beberapa analis menilai langkah-langkah ini masih belum cukup untuk mengatasi krisis properti dalam waktu dekat. 

“Ini seperti bom waktu yang butuh waktu bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, untuk dinetralisir,” ujar Stephen Innes, Managing Partner di SPI Asset Management. “Berapa pun dana dan usaha yang dikeluarkan, masalah ini tidak akan selesai dalam waktu dekat.”