Dulu Jogja Terbuat dari Rindu dan Angkringan, Kini Tumpukan Sampah yang Bermasalah

Pemerintah daerah pun mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Di Sleman, sejumlah titik disiapkan sebagai lokasi TPS, misalnya TPS Cangkringan. Sementara di Bantul, warga diminta untuk mengoptimalkan TPST tingkat desa. 

Pedukuhan-pedukuhan diminta untuk mengoptimalkan aktivitas pemilahan sampah. Begitu pula dengan Kota Yogyakarta yang masyarakatnya diimbau untuk imbauan untuk memilah dan mengolah sampah secara mandiri. 

Saya sepakat bahwa masalah sampah berkaitan pula dengan kesadaran masyarakat. Kebiasaan buang-buang makanan, cara penyimpanan bahan makanan yang tidak tepat, kualitas tempat penyimpanan yang buruk, kebiasaan dan gaya hidup konsumtif adalah beberapa perilaku yang berkontribusi menghasilkan sampah. 

Namun, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Mengalihkan pembuangan sampah dari TPST Piyungan ke tempat lain adalah solusi sementara dan jangka pendek.

Ketika TPST Piyungan kembali dibuka, akankah masalah tumpukan sampah yang over capacity terulang seperti biasa?

Meski masyarakat sudah diimbau untuk memilah dan mengolah sampah secara mandiri, apakah seterusnya mereka akan konsisten? Apakah sosialisasi pengelolaan sampah sudah dilakukan secara masif dan merata? 

Status Yogyakarta sebagai daerah istimewa sejatinya memiliki privilese berupa dana keistimewaan (Danais). Danais berbeda dengan APBD karena ia dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dalam APBN. Penggunaannya diatur dalam UU No.13 tahun 2012, yang mencakup lima bidang, yaitu jabatan, tata ruang, pertanahan dan kelembagaan. 

Nyatanya, penggunaan Danais kerap menuai kritik karena lebih sering digunakan untuk beautifikasi pariwisata ketimbang urusan yang lebih krusial dan mendesak. 

Salah satunya berasal dari aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharrudin Kamba. Ia mengkritik penggunaan Danais untuk membangun sesuatu yang monumental seperti pemasangan pagar di Alun-Alun Utara dan tembok benteng Keraton yang menghabiskan dana hingga miliaran rupiah!

Belum lagi pembangunan ini dilakukan saat masyarakat Jogja lagi susah-susahnya karena gelombang PHK dan usaha gulung tikar dihantam pandemi Covid-19. 

Menyelesaikan masalah sampah mungkin tidak semonumental pembangunan pagar atau tembok benteng. Tidak pula segagah pemugaran Tugu Pal Putih yang berlangsung setiap tahun sehingga bikin macet. Dan jelas tidak seromantis penataan Malioboro yang selalu siap menyambut wisatawan. 

Namun, bisakah Danais, APBD, atau dana khusus apapun itu namanya, dimanfaatkan dengan lebih maksimal dan efisien untuk membiayai pengelolaan sampah secara modern atau berbasis teknologi?

Hanya karena Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan seperti dalam puisi Joko Pinurbo, bukan berarti penanganan masalah sampah tidak lebih penting dari penataan pariwisata.

Gak lucu kan, wisatawan terus yang dimanjakan tapi masyarakatnya sendiri kurang diperhatikan hak-haknya? 

Jangan pula beralasan bahwa pengelolaan sampah yang canggih hanya bisa dilakukan oleh negara-negara maju yang anggaran untuk pengelolaan sampahnya sampai tumpeh-tumpeh.

Ini bukan melulu masalah uang, melainkan lebih kepada apakah ada itikad baik dan upaya serius untuk menyelesaikan persoalan sampah atau tidak. Tentu ini tanggung jawab bersama. Masyarakat juga wajib menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan minim sampah.

Namun, yang punya akses dan kuasa untuk membuat kebijakan dan menggunakan APBD, Danais atau dana apapun untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang solid, siapa lagi kalau bukan pemerintah daerah yang bersangkutan? 

Konten ini merupakan opini/laporan buatan blogger dan telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Mempertanyakan Komitmen Pemda dalam Penanganan Masalah Sampah di Yogyakarta"