PSI Klarifikasi Soal Rekaman Suara Minta Kenaikan Dana Banpol

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklarifikasi terkait viralnya rekaman suara permintaan kenaikan dana bantuan politik (banpol) ke Pemprov DKI Jakarta.

Adalah William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, yang memberikan klarifikasi tersebut.

Dikutip dari Tribunnews.com, William mengakui rekaman suara yang viral tersebut merupakan suaranya. Suaranya tersebut di dalam rapat DPRD DKI.

Baca Juga: Protes Kritik PSI, Anggota DPRD DKI Jakarta “Walk Out”

Namun William menyebut, rekaman tersebut tidak utuh atau sudah dipotong.

"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” kata William, Sabtu (26/12/2020).

William menjelaskan, konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI, bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita,” jelas William.

Namun, mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah (public funding) menjadi tidak relevan.

Baca Juga: Anggota DPRD DKI Ramai-Ramai Walk Out Saat Fraksi PSI akan Buka Suara

William mengingatkan kembali, pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020.

“Sesuai dengan rekomendasi KPK dan LIPI public funding itu perlu cuma masalah timing saja, pantas atau tidak? Karena melihat konteks yang tidak relevan maka pada Pandangan Umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol," ujarnya.

"Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami,” lanjutnya.

Lebih lanjut, William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik.

"Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar,” pungkasnya.

Baca Juga: PSI Ingatkan DPRD DKI Jakarta Terbuka pada Publik Saat Susun Anggaran