Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial Temukan 75 Kepala Keluarga Mampu di DKI Dapat Bansos Tunai

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejumlah organisasi massa yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KRPS) melakukan penelusuran terkait pendataan dan pendistribusian bansos tunai atau bantuan langsung tunai (BLT) di DKI Jakarta.

Hasilnya ditemukan, 75 kepala keluarga (KK) yang termasuk sebagai keluarga mampu mendapatkan jatah bansos tunai di 12 kelurahan.

Selain itu KRPS juga menemukan 600 KK dengan KTP DKI Jakarta atau yang terdaftar di Dukcapil DKI Jakarta tidak mendapatkan BLT.

Baca Juga: Aparat Desa di Bogor Maling Dana Bansos Sebesar Rp54 Juta

Kemudian ada 534 KK yang memiliki KTP daerah lain, tetapi telah tinggal di Jakarta selama lebih dari enam bulan, tidak mendapatkan BLT.

Dika Moehammad, selaku Sekjen Serikat Pejuang Rakyat Indonesia (SPRI) yang menjadi bagian KRPS menjelaskan, pekerjaan para warga yang memiliki KTP DKI dan tiggal di DKI tersebut adalah buruh lepas, buruh pabrik, buruh panggul.

Kemudian ada yang bekerja sebagai buruh cuci gosok, kupas bawang, tukang sampah, penjual kopi keliling.

“Dugaan penyelewengan data penerima BLT ini dilakukan KRPS yang berisikan SPRI, IBP, Perkumpulan Inisiatif, FITRA, serta Kota Kita melakukan pemantauan di 32 kelurahan di Ibu Kota,” ujar Dika Dika dalam acara diskusi virtual, Selasa (16/2/2021). Dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: BLT UMKM di Kabupaten Bandung Diduga Disunat hingga 804 Juta, Ini Kata Polda Jabar

Lebih lanjut Dika menjelaskan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial juga melakukan observasi dan mewawancarai 300 penerima BST di 30 kelurahan.

Hasilnya, sebanyak 37,7 persen penerima BLT menyatakan, penyelenggara tidak membuka daftar penerima untuk umum.

Kemudian banyak warga penerima manfaat yang melaporkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum sebagai ucapan terima kasih. Aduan ini ditemukan di 18 RT yang tersebar di sembilan kelurahan.

Baca Juga: Cegah Kerumunan, Penerima Bansos Tunai di DKI Dibatasi 500 Orang Per Lokasi

"Kebanyakan korban takut untuk melapor secara resmi. Alasannya (pemotongan BLT) untuk dibagikan kepada warga yang tidak mendapat BLT. Ada modus untuk alasan pembangunan pos RW, pembelian ambulans, pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya," ujar Dika.

Aduan lainnya, sebanyak 19 persen masyarakat yang dipantau mengatakan lokasi pendistribusian jauh dari rumah tinggal.

Lalu, 30,5 persen warga menyatakan, jadwal pendistribusian dilakukan bertepatan dengan waktu kerja.

Pihaknya juga melakukan pengamatan di 25 kelurahan. Hasilnya, 47 KK di tujuh kelurahan dilaporkan tidak bisa mencairkan dana BLT karena tidak bisa menunjukkan KTP suami.

Baca Juga: Masyarakat yang Menolak Vaksin Covid-19 Tak Dapat Bansos dari Pemerintah

Hal ini terjadi karena berbagai kondisi, antara lain karena sudah bercerai, ditinggal oleh suami, atau suaminya bekerja di luar kota.

Hasil penelusuran melaporkan, ada 135 KK penerima BLT di 16 kelurahan yang juga merupakan penerima bantuan lain, seperti program keluarga harapan (PKH), BPN, dan KLJ.

Laporan lain, yakni 76,8 persen penerima manfaat yang disurvei juga mengeluhkan bahwa besaran dana BLT yang diterima setiap KK tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Bulan Februari, Ambil Bansos Tunai Rp 300.000 langsung di ATM Bank DKI

Sementara itu, 80,4 persen penerima merasa besaran dana BLT habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama dua hari sampai dengan satu minggu saja.

"92,3 persen menyatakan bahwa dana BLT habis digunakan untuk membeli kebutuhan sembako," ujar Dika.