Wakil Jaksa Agung Minta Satker Jampidum Belajar dari Kegagalan untuk Raih Predikat WBBM

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi membeberkan sejumlah kegagalan dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB. Ia meminta, Satuan Kerja pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) mencermati apa yang perlu dibenahi agar bisa meraih WBBM.

“Salah satu kegagalan mencapai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah kurangnya transparansi informasi publik,” kata Untung dalam rangka Pencanangan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (24/2/2021).

Baca Juga: Kejaksaan Sita Belasan Bus Pariwisata di Boyolali terkait Korupsi Asabri

Selain itu, sambung Untung, kegagalan dalam meraih predikat WBK dan WBBM adalah karena komitmen yang masih diragukan. Lalu, sinergitas tim kerja yang lemah dan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak memenuhi syarat. Termasuk, kanal pengaduan yang tidak aktif.

“Kemudian, masih ditemukan kasus yang tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Kondisi sarana dan prasarana kurang baik, minim inovasi, dan pemenuhan kualitas dokumen pendukung tidak disajikan secara lengkap,” ujarnya.

Baca Juga: Wakil Jaksa Agung Minta Tim Khusus Mampu Rumuskan Rekomendasi Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM

Atas dasar itu, Untung menginstruksikan jajarannya di bawah Satker Jampidum yang dipimpin Fadhil Jumhana untuk melakukan sejumlah pembenahan optimal. Dengan menjadikan target meraih predikat WBBM sebagai komitmen bersama, bukan hanya pimpinan.

“Jangan hanya pimpinan atau kepala saja yang berkomitmen tapi seluruh jajaran harus berkomitmen,” kata Untung.

“Karena zona integritas dibentuk untuk mengubah lingkungan kerja menuju lebih baik,” tambahnya.

Untung mengaku, di tengah situasi pandemi Covid-19 memberikan pelayanan terbaik tidaklah mudah dan perlu komitmen bersama. Untuk itu, Ia menuturkan perlu soliditas tim kerja dan inovasi-inovasi dalam strategi komunikasi hingga pencegahan korupsi.

“Terus mengedepankan integritas, profesional, dan stop pungli. Sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja kita,” ujarnya.