Di Tengah Kecewaan Mantan Pengurus, Sejumlah DPC Tetap Loyal Dukung Cak Imin Sebagai Ketum PKB

JAKARTA, KOMPAS.TV- Isu tak adanya  demokrasi bahkan usul Muktamar Luar Biasa (MLB) muncul dari beberapa mantan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah. 

Meski begitu, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) lainnya menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Cak Imin di PKB.

Wakil Ketua DPC PKB Gunungkidul, Timbul Suryanto mengakui sudah mengetahui isu tersebut. Namun ia menegaskan pihaknya tak akan ikut serta dalam MLB.

Baca Juga: PKB Dapat Bocoran, Ada 3 Menteri yang akan Diganti Presiden Jokowi

"Kami tetap mengikuti perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Cak Imin sebagai Ketua Umum," kata Timbul, Rabu (14/04/2021).

Ia pun membantah kondisi memanasnya PKB serta menyatakan internal PKB sendiri sampai saat ini masih solid dan tidak ada perseteruan.

Tak jauh beda disampaikan Ketua DPC PKB wilayah Balikpapan Michael Adam yang mengakui masih solid terkait adanya isu muktamar luar biasa PKB.

Michael menegaskan pihaknya masih kompak mendukung kepemimpinan Cak Imin atau sapaan akrab Muhaimin Iskandar, sebagai komando di PKB secara nasional.

Hal tersebut disampaikan, menyikapi adanya pemberitaan terakit isu muktamar luar biasa, lantaran protes dari sejumlah kader.

"Saya dengar isunya memang, tapi selaku DPC PKB Bikpapan dan seluruh Kalimantan Timur, kami tetap solid mendukung Cak Imin," sambung Michael, Selasa (13/4/2021) dikutip dari Tribunnews.

Baca Juga: Buka Munas Alim Ulama dan Mukernas PKB, Jokowi Tegaskan Terorisme Ancam Kerukunan Berbangsa

Sebagaimana diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, sejumlah petinggi PKB di daerah mengklaim tak puas dengan kepemimpinan Cak Imin.

Bahkan mereka menilai sudah terjadi banyak pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) di tubuh partai warga Nadhliyin tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu yang juga mengaku merasa dizalimi oleh Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin (Iskandar) yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah. Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC,” imbuh dia.

Baca Juga: Muhaimin Iskandar: PKB Dukung Penuh Pemerintah Percepat Pebaikan Ekonomi

Di Sulawesi Selatan, lanjut Andi, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, ia mengklaim terdapat 113 DPC dan 10 DPW yang mewacanakan rencana MLB tersebut.

"Kami ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Senada disampaikan Mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda. Menurutnya, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar telah terjadi pelanggaran AD/ART. Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

"Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada," kata Juanda, Selasa (13/4/2021).

Baca Juga: PKB akan Kritisi Implementasi UU Pesantren di Munas Alim Ulama dan Mukernas

Selain itu, dia mengatakan saat ini PKB telah keluar jalur dari khitahnya lantaran tidak ada demokrasi di internal PKB. Ia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Karena Cak Imin sudah lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," tandas Juanda.