Presiden Jokowi: Saya Tidak Berikan Toleransi Terhadap Penyelewengan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyelewengan anggaran, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran.

Demikian Presiden Jokowi mengatakan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

“Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, yang banyak sering kita lupa, sekali lagi yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Yang ditunggu oleh rakyat itu manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah,” kata Presiden Jokowi.

“Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran,” tegasnya.

Baca Juga: Kaesang Tak Bisa Dihubungi, Felicia Tissue Kirim Surat ke Presiden Jokowi

Apalagi, lanjut Presiden Jokowi, di saat kita semuanya harus hemat dalam rangka menghadapi pandemi.

“Di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi kembali menyinggung soal tahun 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah, memiliki target pertumbuhan ekonomi kurang lebih 7 persen.

“Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu gampang. Oleh sebab itu, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” ujarnya.

“Pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat. Ini harus cepat karena kita kejar-kejaran dan tepat sasaran. Agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” lanjutnya.

Baca Juga: Ketua Wadah Pegawai KPK Ingin Presiden Jokowi Supervisi Soal Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Atas dasar itu, Presiden Jokowi minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan.

“Supaya kita tahu semuanya realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% ini untuk APBN, 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah baru 24,6%. Sekali lagi kecepatan tapi juga ketepat sasaran,” ujarnya.

Dalam cermatnya, Presiden Jokowi mengkritik kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat.

Pada Kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari Kementerian lembaga baru sekitar 10,98%, kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemda kurang dari 5%.

“Ya terus harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya minta BPKB dan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah melihat betul mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa?,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta kualitas perencanaan juga perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemerintah.

Saat ini menurutnya, masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

“Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan, dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi,” ujarnya.

“Saya lihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk nggak ada irigasinya, irigasi primer sekunder tersier nggak ada itu, ada itu kita temukan di lapangan. Ada bangun Pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

Padahal 2021 sudah ditetapkan sebagai tahun pemulihan ekonomi nasional.