Presiden Perintahkan Aktivitas Merusak Alam di DAS Kapuas dan Melawi Dihentikan

JAKARTA - KOMPAS.TV - Berdasarkan pemantauan udara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi yang melintas di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan kerusakan lingkungan masif yang memicu banjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan semua aktivitas yang berpotensi merusak bentang alam di daerah tersebut, harus dihentikan.

Menurut Presiden, kerusakan daerah tangkapan air di sepanjang kawasan aliran sungai telah terjadi cukup lama. Ia yakin masalah utama bencana banjir di Kalimantan Barat bermula dari situ.

"Itu karena kerusakan daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya itu yang harus kita hentikan karena masalahnya ada di situ," ujar Jokowi, Selasa (16/11).

Baca Juga: Jokowi Sebut Banjir di Sintang Akibat Kerusakan Kawasan Tangkapan Hujan

Presiden menuturkan kerusakan bentang alam mengakibatkan fungsi daerah resapan air menjadi berkurang signifikan sehingga ketika hujan turun, debit sungai meningkat dan meluap hingga membanjiri empat Kabupaten di Kalimantan Barat.

Empat daerah yang mengalami banjir sejak sebulan terakhir adalah Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau.

Sebagai upaya rehabilitasi dan pemulihan daerah tangkapan hujan di sekitar Sungai Kapuas, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan fokus melakukan perbaikan lingkungan di daerah itu dan dimulai tahun depan.

Presiden menginginkan agar daerah tangkapan hujan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Baca Juga: 3 Kabupaten di Kalsel Dilanda Banjir, BPBD Akui Berpotensi Lebih Parah

"Sehingga ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan. Kita perbaiki karena memang kerusakannya ada di situ," kata Jokowi.

Pemantauan udara dilakukan BNPB di DAS Kapuas dan Melawi pada Selasa (9/11/2021) pekan lalu. 

Sementara dalam kunjungan kerja peninjauan banjir di Kabupaten Sintang, Selasa pekan lalu, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor seharusnya dapat dicegah dengan berbagai upaya.

Baca Juga: Siaga Bencana Banjir, BPBD Banjarmasin Waspadai Curah Hujan dan Ketinggian Air Sungai

Upaya tersebut, menurut Ganip, dilakukan dengan tata kelola lingkungan yang baik sebagaimana fungsinya dan diimbangi dengan perilaku masyarakat untuk lebih peduli dan memahami tentang pemanfaatan alam yang berkelanjutan untuk kehidupan di masa depan.

“Kalau kita melihat dan mengevaluasi itu, maka bencana hidrometeorologi sebenarnya bencana yang bisa kita cegah. Dengan apa? Dengan penggunaan ruang hidup yang benar, kemudian perilaku masyarakat kita yang memahami tentang penggunaan alam dan seisinya itu untuk kehidupannya,” jelas Ganip.

Sebelumnya, BNPB juga telah mengingatkan para pemangku kebijakan di daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil upaya mitigasi bencana terkait adanya informasi peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa fenomena La Nina akan melanda wilayah Indonesia hingga Februari 2022.

Fenomena La Nina, menurut BMKG, dapat memicu terjadinya peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan dari 20 persen hingga 70 persen.

“BNPB sejak dari awal telah mengingatkan para BPBD untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana hidrometeorologi basah dengan mitigasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kita harus siaga terus,” pungkas Ganip.