Prediksi dan Harapan tentang Pola Penyelesaian Konflik di Papua oleh Panglima TNI

“Labeling terorisme saya rasa kurang tepat di Papua,” ucapnya.

Dia menyebut, dalam visi dan misi yang disampaikan oleh Andika Perkasa saat fit and proper test calon Panglima TNI, Andika mengatakan bahwa akan menerapkan pola operasi intelijen untuk penanganan konflik sosial.

Menurut Araf, maksud dari pola operasi intelijen ini harus dijelaskan lebih rinci. Sebab, di masa orde baru, kecenderungan operasi intelijen itu adalah pola-pola operasi yang dalam batas-batas tertentu bisa berlebihan dan berdampak pada hak asasi manusia.

“Dalam beberapa kasus, seperti pada kasus pembunuhan Pendeta Jeremia di Papua yang dilakukan oleh salah satu oknum militer di Papua, hal itu terjadi,” lanjutnya.

“Artinya, yang ingin saya katakan, konsep operasi intelijen dalam penanganan konflik di Papua harus dijelaskan pada publik gagasannya sampai sejauh apa.”

Yang paling penting menurut Araf adalah adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap operasi militer yang dilakukan selama ini.

Sebab, pola-pola pendekatan keamanan yang berlebihan harus ditinjau ulang, karena  itu akan berdampak pada persoalan hak asasi manusia di Papua.

Dia menambahkan, harus ada langkah terobosan dan narasi-narasi baru dalam penyelesaian konflik, dengan jalan resolusi konflik yang lebih damai, dengan mengedepankan aspek negosiasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik Papua.

“Nah, operasi intelijen itu arahnya kira-kira apakah ke arah yang lebih represif atau didorong ke dalam pola-pola yang lebih persuasif.”

Baca Juga: Penumpukan Perwira Menengah Dinilai Jadi PR Besar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

Sedangkan Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, menyatakan sependapat dengan yang dijanjikan oleh Andika, yakni pendekatan yang humanis dan pendekatan teritorial, meski memang selalu ada dua sisi yang mungkin timbul.

“Tetapi, hemat saya, yang paling utama harus dilakukan adalah penghentian permusuhan terlebih dahulu. Sehingga kemudian bisa ide-ide misalnya mengutus special envoy untuk Papua, kemudian mengutus sejumlah pejabat yang representatif untuk membahas dan mendialogkan Papua.”

“Tapi ini belum terjadi, belum pernah terjadi setelah presiden Gus Dur, dialog Jakarta dan papua tidak pernah terjadi,” lanjutnya.