Kompas TV nasional peristiwa

Apindo Belum Terima Salinan Putusan Revisi UMP DKI Jakarta: Semoga Isu Ini Angin Palsu Saja

Kompas.tv - 22 Desember 2021, 10:18 WIB
apindo-belum-terima-salinan-putusan-revisi-ump-dki-jakarta-semoga-isu-ini-angin-palsu-saja
Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Apindo Nurjaman menyatakan pihaknya baru akan melayangkan gugatan kenaikan UMP DKI Jakarta ketika putusan Gubernur Anies Baswedan telah diterima Apindo. (Sumber: Kompas TV)
Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Purwanto

"Itulah yang menjadi konsen untuk menjalankan pergub 103 Tahun 2020 dan tidak akan menerima apapun pergub yang dikeluarkan terbaru atas pergub tersebut," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya Nurjaman juga menyatakan keputusan Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebut bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

Bahkan, Anies juga menyalahi aturan terkait penentuan UMP yang seharusnya dibahas Tripartit yaitu diputuskan dengan melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

"Kami sebagai objek regulasi akan patuh terhadap aturan tetapi pemerintah tolong harus taat juga kepada regulasi yang ada," kata Nurjaman.

Nurjaman menyatakan Apindo hingga saat ini belum pernah menerima ajakan dan mendapat panggilan guna membahas kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen.

"Apindo DKI Jakarta sampai saat ini kami belum diajak bicara untuk revisi aturan tersebut. Kami mohon kepada gubernur dan wakil gubernur lihatlah kami para pelaku usaha," pungkas dia.

Diketahui, Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667, sehingga UMP DKI 2021 menjadi Rp4.641.854.

Angka ini merupakan hasil revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya ditetapkan hanya naik 0,85 persen pada 20 November 2021.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pusat, Hariyadi Sukamdani, menegaskan, pihaknya tengah menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru soal UMP Jakarta 2022 dirilis sebelum menggugat Pemprov DKI ke PTUN. 

"Kami tunggu pergubnya keluar, langsung kami tuntut. Ini pesan untuk Pak Gubernur ya, tadi saya sampaikan, ini melanggar lho dan dia sebagai gubernur ini jadi catatan tersendiri, apalagi kalau mau nyapres," katanya. 

Anies melanggar aturan karena merubah besaran UMP Jakarta yang sebelumnya diputuskan sebesar 0,85 persen menjadi 5,1 persen sehingga UMP 2022 DKI Jakarta naik Rp225.667 menjadi Rp4.641.854.

Baca Juga: Perusahaan Besar Dukung Kenaikan UMP DKI Jakarta, Said Iqbal: Mereka Justru Sayangkan Sikap Apindo




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x