Kompas TV nasional peristiwa

Muncul Petisi Tolak IKN Nusantara, Diprakarsai Eks Ketua KPK dan 44 Tokoh Lainnya

Kompas.tv - 6 Februari 2022, 09:28 WIB
muncul-petisi-tolak-ikn-nusantara-diprakarsai-eks-ketua-kpk-dan-44-tokoh-lainnya
Foto ilustrasi IKN. Muncul petisi tolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh (Sumber: Instagram/nyoman_nuarta)
Penulis : Dian Nita | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jelang pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) 'Nusantara' di Kalimantan Timur nyatanya masih mendapat penolakan keras dari sejumlah masyarakat.

Terbaru, muncul petisi tolak IKN 'Nusantara' yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh seperti eks ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.

Selain itu ada Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra hingga ekonom senior, Faisal Basri juga turut mendukung petisi tersebut.

Busyro Muqoddas dan 44 tokoh lainnya sepakat untuk tidak menyetujui rencana pemerintah dalam agenda pemindahan dan pembangunan IKN 'Nusantara'.

Dalam petisi change.org yang diorganisir oleh CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat itu ditujukan untuk Presiden Joko Widodo, DPR, DPD dan MK.

Baca Juga: Dukung Pemindahan IKN Baru, Ketua Umum PBNU: Karena Ingin Ikut Serta Membangun Peradaban

"Kami, para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu kota Negara di Kalimantan."

"Memindahkan Ibu kota Negara (IKN) di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat," bunyi keterangan petisi yang berjudul 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara' itu.

Berdasarkan pantauan Kompas TV, Minggu (6/2/2022) pukul 09.00 WIB, petisi tolak IKN 'Nusantara' tersebut sudah ditandatangani 8.000 orang.

Para inisiator petisi tolak IKN ini menilai keputusan pemindahan ibu kota oleh pemerintah tidak memiliki dasar urgensi.

Terlebih, Indonesia saat ini tengah fokus memerangi virus Corona varian Omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN.

Selain itu, Indonesia juga memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar di atas 3 persen dan pendapatan negara yang turun.

"Adalah sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut. Sementara infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, sekolah rusak terlantar dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara."

Baca Juga: Jawaban Istana soal Rencana Jokowi Berkemah di IKN Baru: Masih Dibahas

Berikut daftar inisiator petisi tolak IKN Nusantara dilansir dari change.org.

1. Prof. Dr. Sri Edi Swasono
2. Prof. Dr. Azyumardi Azra
3. Prof. Dr. Din Syamsuddin
4. Dr. Anwar Hafid
5. Prof. Dr. Nurhayati Djamas
6. Prof. Dr. Daniel Mohammad Rasyied
7. Mayjen Purn Deddy Budiman
8. Prof. Dr. Busyro Muqodas
9. Faisal Basri MA
10. Prof. Dr. Didin S. Damanhuri
11. Prof. Dr. Widi Agus Pratikto
12. Prof. Dr. Rochmat Wahab
13. Jilal Mardhani
14. Dr. Muhamad Said Didu
15. Dr. Anthony Budiawan
16. Prof Dr. Carunia Mulya Firdausy
17. Drs. Mas Ahmad Daniri MA
18. Dr. TB. Massa Djafar
19. Abdurahman Syebubakar
20. Prijanto Soemantri
21. Prof Syaiful Bakhry
22. Prof Zaenal Arifin Hosein
23. Dr. Ahmad Yani
24. Dr. Umar Husin
25. Dr. Ibnu Sina Chandra Negara
26. Merdiansa Paputungan SH, MH
27. Nur Ansyari SH, MH
28. Dr. Ade Junjungan Said
29. Dr. Gatot Aprianto
30. Dr. Fadhil Hasan
31. Dr. Abdul Malik
32. Achmad Nur Hidayat MPP
33. Dr. Sabriati Aziz M.Pd.I
34. Ir. Moch. Najib YN, MSc
35. Muhamad Hilmi
36. Dr.Engkur, SIP, MM
37. Dr. Marfuah Musthofa
38. Dr. Masri Sitanggang
39. Dr. Mohamad Noer
40. Ir. Sritomo W Soebroto MSc
41. M. Hatta Taliwang
42. Prof Dr. Mas Roro Lilik Ekowanti, MS
43. Reza Indragiri Amriel
44. Mufidah Said SE MM
45. Ramli Kamidin



Sumber : Kompas TV/Change.org



BERITA LAINNYA



Close Ads x