Kompas TV nasional peristiwa

Guru Besar UIN: Wajar Grup Whatsapp TNI-Polri Bahas IKN

Kompas.tv - 1 Maret 2022, 23:15 WIB
guru-besar-uin-wajar-grup-whatsapp-tni-polri-bahas-ikn
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai pembicaraan yang membahas kebijakan negara seperti pemindahan ibu kota negara (IKN) di grup Whatsapp TNI-Polri merupakan hal yang lumrah. (Sumber: Kompas.com/Kristianto Purnomo)
Penulis : Vidi Batlolone | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS. TV – Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, menilai pembicaraan yang membahas kebijakan negara seperti pemindahan ibu kota negara (IKN) di grup Whatsapp TNI-Polri merupakan hal yang lumrah.

Karena itu, alih-alih meminta dilakukan pendisiplinan percakapan di grup Whatsapp TNI-Polri, Presiden seharusnya lebih mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakannya agar bisa diterima seluruh kalangan.

Baca Juga: Mencari Makna Dibalik Teguran Jokowi Terhadap TNI-Polri Soal WA Grup Anggotanya

“Kalau mereka (TNI-Polri) berbicara di grup Whatsapp, saya kira lumrah. Seharusnya Presiden bisa menjelaskan lebih jelas lagi, bukan hanya kepada anggota TNI-Polri aktif, tetapi juga kepada keluarganya,” ujar Azyumardi, yang diwawancara dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (3/1/2022).

Azyumardi menjelaskan, pemindahan IKN terkait juga dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Dalam hal aspek pertahanan dan keamanan ini, lembaga-lembaga terkait yang memegang peranan adalah TNI-Polri.

Baca Juga: Effendi Simbolon: Tanpa Perlu Jadi Anggota, Jokowi Tahu Percakapan WA Grup TNI-Polri

Karena itu, disebutkan Azyumardi, ketika muncul kebijakan pemindahan ibu kota, wajar ada pikiran-pikiran yang diperbincangkan anggota TNI-Polri terutama menyangkut pertahanan dan keamanan (hankam) di IKN baru.

“Kalau soal hankam tentu terkait TNI-Polri karena itu tidak mungkin tidak berbicara soal itu,” tuturnya.

Dia menyarankan agar Presiden mengedepankan cara-cara persuasif terhadap anggota TNI-Polri yang meragukan kebijakan pemindahan ibu kota. Yang harus dilakukan, kata Azyumardi, adalah melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan yang lebih intens.

Baca Juga: [TOP3NEWS] Jokowi Rapim TNI-Polri, Panglima TNI Positif Covid-19, Menlu soal Evakuasi WNI

Sebab, menurutnya, dalam era digital dan sosial media, sudah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan-pendekatan memaksa.

Penjelasan yang lebih komunikatif dan intens penting, sambungnya, karena banyak masyarakat yang juga belum mengetahui alasan di balik kebijakan pemindahan ibu kota.

“Masalahnya lebih kepada bagaimana Presiden bisa meyakinkan masyarakat bahwa proyek IKN ini penting dan strategis,” ungkap Azyumardi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan perlunya petinggi TNI-Polri mendisiplinkan percakapan di grup Whatsapp anggotanya. Apalagi ketika membicarakan kebijakan yang sudah menjadi keputusan negara seperti pemindahan IKN.




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x