PDIP Beri Tanggapan Positif Urun Dana dari Masyarakat untuk Bangun IKN

JAKARTA, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan beri tanggapan positif soal opsi pemerintah berencana menggunakan urun dana dari masyarakat untuk membangun IKN.

Sekretaris Jendral PDI Hasto Kristiyanto menyebut adanya dana opsi merupakan bentuk partisipasi positif dari masyarakat.

Mengingat dalam masa revolusi Bung Karno pernah melakukan hal yang sama, Hasto menilai langkah ini adalah suatu hal yang wajar.

“Ya sebenarnya republik ini dibangun dengan neraca rasa gotong royong mata dulu dibangun di masa revolusi ketika bung Karno merencanakan merdeka,” katanya kepada KOMPAS.TV, Minggu (27/3/2022).

Baca Juga: PPAT Terimbas Larangan Jual Beli Tanah Di IKN

“Begitu kita merdeka masyarakat Aceh bergotong-royong memberikan pesawat, nah gotong-royong ini merupakan hal yang positif menunjukkan partisipasi setiap warga negara Indonesia,” tambahnya.

Diketahui dalam UU IKN, APBN hanya mampu memberi Rp20 triliun dari total anggaran senilai Rp466 triliun.

Akibatnya, selain melibatkan para investor maka pemerintah juga merancang skema urun dana untuk membangun IKN.

Baca Juga: Pembangunan IKN: Rencana Urun Dana Masyarakat Disebut sebagai Imbas dari Kesalahan Kalkulasi

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta Otorita Ibu Kota Negara "fleksibel dan lincah mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada".

Tetapi di saat yang sama, belum ada satu pun kesepakatan atau komitmen dengan investor asing. Bahkan Softbank, sebagai investor yang diklaim pemerintah menjanjikan investasi Rp1.000 triliun, menyatakan mundur sebelum ada komitmen di atas kertas.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

"Ide ini tiba-tiba muncul di tengah hengkangnya Softbank, mendadak minta crowdfunding ini kan cukup panik ya, khawatir proyek IKN tertunda. Kalau andalkan dari APBN, kondisi fiskalnya tidak mendukung karena masih dalam tekanan akibat pemulihan ekonomi," kata Bhima kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/3).

Baca Juga: Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Masyarakat Ikut ‘Patungan’?