Sindiran Parpol Pendukung Pemerintah buat Luhut, dari "Prime Minister" hingga "The Real President"

JAKARTA, KOMPAS.TV - Nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan makin bergema. Setelah usul menunda pemilu, kini jadi pembicaraan karena disebut satu sosok yang dikaitkan dengan sentilan presiden. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Presiden Jokowi, Selasa (5/4/2022).

Memang, Luhut dengan kasat mata mendukung penundaan pemilu. Salah satu pernyataanya yang kemudian jadi polemik adalah memiliki big data sebagai dasar argumennya.

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda. 

Luhut pun yakin dengan data yang dia sampaikan meski dikritik banyak kalangan. "Ya pasti, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Namun big data itu tak pernah diungkap sampai sekarang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi kawan di pemerintahan Jokowi mempertanyakan klaim mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Baca Juga: Pernah Bicarakan Penundaan, Apa Sikap Luhut Setelah Jokowi Sentil Menteri Terkait Pemilu?

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta Luhut membeberkan big data yang dimilikinya.

"Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya, supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi," kata Jazilul Rabu (16/3/2022). 

Bahkan PDI Perjuangan, tempat Presiden Jokowi bernaung, lebih kerasa lagi. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku heran dengan langkah Luhut yang menggunakan big data untuk mencari tahu respons masyarakat ihwal penundaan pemilu.

Menurut dia, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Salah satu contohnya seperti persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (14/3/2022). 

Tidak heran, menteri yang punya banyak jabatan di pemerintahan itu kini disebut sebagai "prime minister" bahkan "the real president".

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menyindir Luhut sebagai sosok yang sangat kuat di pemerintahan mirip prime minister alias perdana menteri.

"Orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah," katanya.

"Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos," ujar Bambang.

Sementara politikus Partai Nasdem sudah lebih awal menyebut Luhut sebagai "The Real President"  

Adalah anggota Fraksi NasDem DPR RI Fauzi H Amro ketika pada 2020 silam menilai lambatnya respons pemerintah pusat terhadap penanganan virus corona baru atau COVID-19, lantaran ada sosok yang sangat begitu berkuasa mengendalikan kabinet. 

Baca Juga: Politikus PDIP: Posisi Pak Luhut di Kabinet Jokowi Sangat Kuat, Seperti "Prime Minister"

Sosok tersebut, dinilai lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dari pada menyelamatkan rakyat Indonesia dari wabah COVID-19. Bahkan, perannya melebihi kewenangannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo.  

"Sosok itu adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bertindak seolah 'The Real President'," kata Fauzi kepada wartawan, Minggu 5 April 2020 silam. Waktu itu pandemi baru mulai mewabah sementara penanganan pemerintah masih terlihat gamang.