Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat: Rakyat Kelaparan, tapi Kebijakan Pemerintah Pro Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku miris melihat kondisi Indonesia di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 yang belum juga selesai. 

Ia menyebut, di tengah banyak rakyat yang kelaparan, tapi pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang pro pengusaha. Setelah hampir dua tahun dihantam pandemi Covid-19, masyarakat kini dibebankan dengan sulitnya mendapatkan kebutuhan pokok karena harga-harga yang kian melambung tinggi.

Baca Juga: Harga TBS di Riau Anjlok hingga Rp1.500 per Kilo, Petani Sawit Minta Gubernur Bentuk Tim Pengawas

"Sangatlah miris, di negeri yang kaya sumber daya alam, rakyatnya sendiri kelaparan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mendasar. Padahal jika pemerintah punya kebijakan yang terarah dan prorakyat, seharusnya semua persoalan yang sekarang terjadi dapatlah diatasi," kata Syarief seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Rabu (27/4/2022). 

Ia menjelaskan, masyarakat berpendapat menengah ke bawah dan kelompok UMKM adalah yang paling terdampak adanya krisis ekonomi. Namun, hingga kini pemerintah terkesan acuh terhadap keberadaan mereka. 

"Rakyat berpendapatan menengah ke bawah dan UMKM adalah kelompok yang paling terdampak krisis kebutuhan pokok yang terjadi tanpa adanya kepastian solusi."
 
"Pemerintah seperti tambal sulam, kebijakannya tidak terencana dan gagal fokus sehingga persoalan belum juga berakhir. Sangatlah wajar jika rakyat merasa skeptis dan pasrah," ujarnya. 

Ia menyebut, fungsi negara adalah memastikan kebutuhan pokok rakyatnya terjamin. Jika ada gejolak harga dan kelangkaan barang, pemerintah harus melakukan intervensi sampai semua persoalan teratasi, bukan justru menyerahkannya pada mekanisme pasar. 

"Inilah esensi negara kesejahteraan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Jadi jika pemerintah lepas tangan, gagal fokus, dan tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan pokok warganya, sama saja artinya pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi dengan baik dan konsekuen." 

"Ingatlah bahwa rakyatlah yang berdaulat atas segala rupa sumber daya di republik ini, dan tugas pemerintah memastikan semua kebutuhan rakyat tercukupi,” katanya. 

Baca Juga: Harga Daging Ayam dan Sapi Terus Merangkak Naik Jelang Idul Fitri

Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pemerintah belum maksimal menangani masalah ekonomi rakyat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mayoritas responden menilai pemerintah hanya fokus terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Survei tersebut menunjukkan 51,3 persen responden menilai pemerintah hanya fokus merancang pembangunan IKN, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut. 

Baca Juga: Awasi Praktik Nuthuk Harga selama Libur Lebaran, Forpi Kota Yogyakarta Buka Layanan Aduan

"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni yang dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).