Kompas TV nasional berita utama

Anies Janji Tindaklanjuti Lima Temuan BPK Terkait Laporan Keuangan Pemprov DKI

Kompas.tv - 31 Mei 2022, 16:47 WIB
anies-janji-tindaklanjuti-lima-temuan-bpk-terkait-laporan-keuangan-pemprov-dki
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/22). (Sumber: Kompas.tv/HASYA NINDITA)
Penulis : Hasya Nindita | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2021.

"Semua yang menjadi setiap audit pasti kami tindak lanjuti," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/22).

Anies mengatakan, Jakarta selalu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya mencapai angka 86,34 persen. 

"Ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional 80,6 persen dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 77,6 persen," kata Anies. 

Baca Juga: Laporan BPK: Keuangan Pemprov DKI WTP, Tapi Ada Kelebihan Bayar Gaji Sebesar Rp 4,17 Miliar

Diketahui, BPK memberikan lima catatan pada pengelolaan keuangan Pemprov DKI. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo saat rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta tahun 2021. 

"Pada sisi belanja, BPK juga menemukan beberapa permasalahan, di antaranya kelebihan pembayaran gaji, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp4,17 miliar," kata Dede di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/22). 

Lalu, kekurangan pemungutan dan penyetoran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp13,53 miliar. 

"Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp3,13 miliar dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp3,52 miliar," kata Dede. 

Baca Juga: Raih WTP dari BPK untuk Kelima Kalinya, Anies Harap WTP Jadi Kebiasaan dan Budaya Pemprov DKI

BPK juga menekankan pentingnya peningkatan monitoring dan pengendalian atas pengelolaan rekening kas pada organisasi perangkat daerah dan Bank DKI Jakarta.

Lalu, lanjut Dede, pada sisi pendapatan, BPK juga menemukan kelemahan proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak daerah yang mengakibatkan kekurangan pendapatan pajak daerah. 

Selanjutnya, pada pengelolaan aset, BPK juga menemukan kekurangan dalam pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan sebesar Rp2,17 miliar. 

"Pencatatan aset tetap, ganda atau aset tetap belum ditetapkan statusnya serta adanya 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat serta penempatan aset tetap oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian kerja sama," kata dia. 

Catatan kelima terkait program upaya penanggulangan kemiskinan di tahun anggaran 2021.

Baca Juga: DKI Jakarta Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut

BPK mencatat, pada pelaksanaan program KJP (Kartu Jakarta Pintar) plus dan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), masih ada data belum akurat sehingga bantuan belum tepat sasaran.

BPK menemukan permasalahan gagal salur dan gagal distribusi buku tabungan dan kartu ATM masih tersimpan di Bank DKI.

Catatan BPK, jumlah dana KJP plus dan KJMU di rekening penampungan Bank DKI tahun 2013-2021 per 28 Februari 2022 sebesar Rp82,97 miliar dan yang mengendap di rekening penerima akibat gagal distribusi sebesar Rp112,29 miliar.
 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x