Ibu Kota Pindah ke IKN, Eks Kepala Bappenas Sebut Jakarta Tetap Eksis: akan Baik-baik Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV- Status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia (RI) bakal hilang seiring pindahnya ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan Timur (Kaltim). Meski begitu, Jakarta diyakini tetap akan eksis tanpa menyandang status ibu kota.

Demikian disampaikan Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago pada Diskusi Multiperspektif di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Rabu (26/10/2022).

Andrinof bahkan menyebut Kota Jakarta akan baik-baik saja. Tak ada yang dirisaukan jika Jakarta tak lagi sebagai Ibu Kota karena pindah di IKN.

"Akan tetap eksis. Jakarta akan redup? Pulau Jawa juga akan redup? tentu saja tidak. Tidak ada yang dikhawatirkan," kata dia dalam siaran pers yang diterima KOMPAS.TV.

Pada seminar bertema 'Nasib Jakarta Tanpa Status Ibu Kota' yang juga menghadirkan para tokoh pada bidangnya seperti Prof Irfan Ridwan Maksum, Dr Yayat Supriatna dan Prof Paulus Wirutomo, Andrinof Chaniago menjelaskan justru pemindahan ibu kota ke Kaltim memberi peluang bagi Jakarta untuk berbenah diri. 

Sebab, cepat atau lambat, tekanan urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi atau (Bodetabek) akan menurun.

Baca Juga: Jokowi: Gedung-Gedung yang Dibangun Swasta di IKN akan Mulai Terlihat di Januari 2023

"Suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan ada impilikasi kewenangan. Tapi itu bukan masalah, kewenangan untuk mendukung urusan. Tetapi Jakarta tetap akan tumbuh terus dengan berbagai hal yang mendukung kemajuan kota," terang dia.

Andrinof yang juga pendiri gerakan Visi Indonesia 2033 menjelaskan, kapasitas Jakarta sebagai kota megapolitan tak ada berkurang. Termasuk sumber pendapatan utama yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Dengan APBD sebesar Rp70 triliun lebih, ungkapnya, Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran sangat besar. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, perbandingannya jauh.

"Jakarta pegang Rp70 triliun, provinsi lain paling dengan jumlah orang (warga) yang sama dengan Jakarta hanya Rp10 triliunan. Makanya sangat bisa peningkatan kualitas kota dengan sumber anggaran cukup. Jadi kapasitas potensinya besar sekali," jelas dia.

IKN jadi magnet