PKS Tolak Usulan Nasdem Deklarasi Capres-Cawapres 10 November: Belum Ada Kesepakatan

JAKARTA, KOMPAS TV - Juru bicara (jubir) DPP PKS Muhammad Kholid mengatakan, pihaknya menolak usulan Partai Nasdem yang ingin mendeklarasikan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024 pada 10 November 2022 mendatang. 

Menurut dia, hingga saat ini pembahasan di tim kecil antara PKS, Nasdem dan Demokrat belum ada kesepakatan bersama.  

Baca Juga: Demokrat Tegaskan Belum Ada Nama Capres-Cawapres yang Disepakati dengan Nasdem dan PKS

"Namun pekerjaan rumah di tim kecil, antara Nasdem, Demokrat dan PKS harus dituntaskan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus kita tuntaskan. Pertama: terkait platform perjuangan, desain pemerintahan ke depan, terkait bagaimana strateggi yang baik dalam kemenangan," kata Kholid kepada wartawan, Selasa (1/11/2022).  

Ia menyebut, yang paling krusial dalam pembahasan tim kecil nanti, yaitu menentukan sosok capres-cawapres yang akan diusung nanti.

"Ini yang paling krusial pasangan capres-cawapres yang akan kita usung bersama. Ini harus kita tuntaskan dahulu, sebelum kita bicara waktu deklarasi," ujarnya. 

PKS, kata Kholid, saat ini sedang memperjuangkan sebagaimana amanah musyawarah Majelis Syuro untuk mengajukan salah satu kader terbaik ,yaitu Ahmad Heryawan alias Aher yang pernah memimpin 10 tahun sebagai gubernur Jawa Barat menjadi pendamping Anies Baswedan.

"Tentu kami juga menghormati calon-calon lain, seperti sahabat kami dari Partai Demokrat misalnya mengusulkan Ketum Mas AHY. Atau Partai Nasdem yang sudah memiliki preferennsi kepada calon tertentu." 

"Kami akan bahas secara terbuka, rasional dan objektif dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kepentingan bangsa lebih tinggi di atas partai politik. Tentu pembahasan di tim kecil tersebut, kami DPP PKS akan melaporkan ke Majelis Syuro dan kami akan menunggu keputusan terkait koalisi capres dan cawapres," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, dalam pertemuan terakhir dengan perwakilan dari Demokrat dan PKS, pembahasan soal waktu deklarasi koalisi belum mencapai kata sepakat. 

”Kalau Nasdem sih mengusulkan (deklarasi koalisi) 10 November ya, itu usulan Nasdem, tapi yang lain (Demokrat dan PKS) belum oke,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.id, Minggu (23/10/2022).

Selain soal waktu deklarasi, pertemuan membahas pula kriteria pasangan bakal cawapres yang cocok mendampingi Anies. Sebelum menentukan siapa figur yang tepat, mereka merumuskan kriteria dan mekanisme penentuannya. 

Baca Juga: Nasdem Mulai Sosialisasi Capres, Wasekjen: Akhir Tahun Elektabilitas Anies Susul Ganjar dan Prabowo

Dalam menentukan bakal cawapres, setiap partai berhak mengajukan nama-nama, baik dari internal partai maupun eksternal yang bukan anggota partai.

”Kalau kriterianya basisnya dua, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif tentu juga ada basis elektoral. Kualitatif tentu basisnya kewilayahan, saling melengkapi, habis itu leadership, bisa (berasal dari) parpol, bisa nonparpol."

"Mekanismenya, setiap partai, kecuali Nasdem, berhak untuk mengusulkan calon. Nasdem kan menyerahkan (keputusan bakal cawapres) kepada Pak Anies,” ujarnya.