Kompas TV nasional politik

KSAD Jenderal Dudung Tekankan TNI AD Tak Boleh Ikut Politik Praktis: Harus Bersikap Netral

Kompas.tv - 10 Februari 2023, 18:09 WIB
ksad-jenderal-dudung-tekankan-tni-ad-tak-boleh-ikut-politik-praktis-harus-bersikap-netral
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memberikan keterangan pers seusai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD tahun 2023 yang digelar di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023). (Sumber: Tangkapan layar video Kompas TV)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menekankan pejabat tinggi dan seluruh jajaran TNI AD tidak boleh terlibat politik praktis.

Penegasan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD tahun 2023 yang digelar di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023).

"Saya tadi (di Rapim) tekankan kepada seluruh pejabat tinggi di TNI AD, sesuai perintah Presiden, tahun 2023 adalah tahun politik. Oleh karenanya, pejabat TNI Angkatan Darat tidak ada yang berpolitik praktis termasuk seluruh jajaran," kata Dudung usai Rapim TNI AD, Jumat.

Dia pun menginstruksikan jajaran dan prajurit TNI AD untuk selalu memegang teguh netralitas menjelang tahun politik.

"Dan saya sampaikan untuk antisipasi terhadap perkembangan situasi di tahun politik ini, sehingga kita harus bersikap netral," tegasnya.

"Wajib hukumnya netral, tidak boleh memihak kepada siapapun."

Baca Juga: Jokowi: Perlu Saya Ingatkan, TNI dan Polri Tidak Berpolitik Praktis

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar TNI-Polri tidak terlibat politik praktis.

Jokowi menegaskan, hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024.

"Dan perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," kata Jokowi saat membuka Rakornas Kepala Daerah-Forkopimda 2023, Selasa (17/1/2023).

Dia lantas mengingatkan tugas dan fungsi TNI/Polri pada Pilpres adalah menjaga keamanan.

Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik identitas pada tahun-tahun politik.

TNI dan Polri juga diminta turut memetakan potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi sebagai bentuk pengamanan Pemilu 2024. 

"Jangan pas kejadian, baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. (Saling menyalahkan) Salah siapa ini, salah siapa ini," ujar Jokowi.

Baca Juga: Jenderal Dudung Tak Hadir Rapat di Komisi I, Anggota DPR Menegur, Singgung Anggaran TNI AD


 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x