Asal-usul Uang Rp27 Miliar dari Maqdir Ismail Belum Jelas, Kejagung: Belum Tentu Mengurangi Hukuman

Terkait dengan apakah uang ini bisa untuk meringankan dan sebagainya, pihaknya masih melakukan pendalaman.

“Uang ini uang apa sih? Apakah uang hasil kejahatan? Apakah terkait dengan kejahatan itu sendiri? Apakah uang pribadi yang digunakan untuk mengembalikan kerugaian negara? Atau uang yang sama sekali tidak ada kaitannya.”

“Yang bersangkutan, hasil pemeriksaan kami, tidak bisa menerangkan, sehingga kami masih melakukan pendalaman, menelusuri,” tambahnya.

Berkaitan dengan asal-usul uang tersebut, Kuntadi menyebut pihaknya pun telah melakukan pengecekan untuk menelusuri sosok berinisial S yang disebut-sebut menyerahkan uang.

“Kami melakukan pengecekan ke kantor yang bersangkutan di kawasan Kemang, untuk memastikan, untuk menelusuri, siapakah si S ini?”

Baca Juga: Begini Respons Menpora Dito Soal Maqdir Ismail Serahkan Uang Rp27 Miliar ke Kejagung

Sebelumnya, Maqdir Ismail, kuasa hukum Irwan Hermawan menyerahkan uang sebesar USD 1,8 juta atau lebih dari Rp27 miliar ke Kejaksaan Agung, Kamis (13/7/2023).

Menurut Maqdir, penyerahan uang atas nama terdakwa Irwan Hermawan tersebut sesuai dengan janjinya.

“Memenuhi janji saya untuk menyerahkan sejumlah uang atas nama terdakwa Irwan Hermawan,” ucapnya.

“Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang  diterima oleh Kejaksaan Agung, adalah sebesar 1,8 juta USD. Nilai 1,8 juta ini kalau dengan kurs rupiah sekarang ini, itu lebih dari Rp27 miliar.”

Dalam kesempatan itu, Maqdir menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan uang itu dari pihak yang menyebut beriktikad baik membantu kliennya, Irwan Hermawan.

Namun, lanjut Maqdir, pihak yang menyerahkan uang itu tidak menyebutkan sumber dana maupun identitas pemberi.

“Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan.”

Diketahui, Irwan Hermawan merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.