Disebut Bagian dari Rezim, Yenny Wahid Saran ke KPP Bereskan Dulu Definisi Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal Yenny Wahid merasa aneh dengan penilaian dirinya jadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo.

Bahkan, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini juga dinilai tidak cocok masuk ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) lantaran disebut-sebut jadi bagian dari rezim.

Yenny mengaku dirinya memang pernah mendukung dan berkampanye untuk Jokowi, namun ia tidak pernah masuk di kabinet pemerintahan Jokowi. 

"Saya enggak merasa bagian dari rezim, saya bukan pejabat. Saya tetap netral. Ketika harus mengkritisi pemerintah, saya kritisi. Ketika harus memberi pujian, saya berikan pujian," ujar Yenny di program Rosi KOMPAS TV, Kamis (10/8/2023).

Yenny menambahkan, jika secara status quo dirinya dinilai bagian dari rezim dan tidak cocok masuk ke Koalisi Perubahan, definisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, menjadi bias. 

Baca Juga: Demokrat Sarankan Yenny Wahid Jadi Cawapres di Koalisi Keberlanjutan, Bukan di Koalisi Perubahan

Hal tersebut lantaran masih ada kader dari anggota Koalisi Perubahan yang duduk di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia menyarankan definisi perubahan yang digagas Nasdem, PKS, dan Demokrat harus bisa artikulatif atau sejalan.

Sebab, saat ini publik masih melihat Nasdem di Koalisi Perubahan yang masih menjadi partai pemerintah. 

"Kalau ukurannya bagian dari rezim, harus dibereskan dulu itu secara internal jargon perubahannya. Tapi kalau dianggap bukan bagian dari perubahan, saya bukan bagian dari rezim kalau perubahan itu dikonotasi bagian dari rezim," ujarnya.

"Saya orang yang berdiri netral, dan saya saat ini bukan bagian dari pemerintah," sambung Yenny.

Baca Juga: Ketum PKB, Cak Imin Respons Pernyataan Yenny Wahid Siap "Nyawapres" 2024

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai Yenny tidak cocok menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Anies Baswedan. Pasalnya, ia menilai Yenny tak cocok merepresentasikan perubahan 

Jansen menilai Yenny secara status quo bagian dari pemerintahan Jokowi, baik di bagian inti atau pinggiran rezim Jokowi.

Ia menyarankan, bagi figur yang tidak menginginkan serta tidak merepresentasikan perubahan, tidak perlu merapatkan diri ke KPP. Sebab, ada koalisi lain yang menginginkan keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. 

Jansen juga akan bersikeras tegas menentang dan menolak figur yang tidak merepresentasikan perubahan namun ingin jadi bacawapres di KPP. 

"Untuk posisi (bakal) cawapres di KPP, buat saya, beliau (Yenny Wahid) tidak pas, tidak cocok. Mungkin cocoknya di koalisi yang lain," ujar Jansen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8/2023).