Kompas TV nasional humaniora

DPRD DKI Minta Heru Budi Beri Kompensasi Berupa Susu untuk Anak-Anak yang Terdampak Polusi

Kompas.tv - 28 Agustus 2023, 13:08 WIB
dprd-dki-minta-heru-budi-beri-kompensasi-berupa-susu-untuk-anak-anak-yang-terdampak-polusi
Ilustrasi. Anggota DPRD DKI Wibi Andrino menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan susu tambahan bagi warga korban polusi udara, khususnya penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). (Sumber: Antara)
Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota DPRD DKI Wibi Andrino menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan susu tambahan bagi warga korban polusi udara, khususnya penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pemberian susu itu sebagai kompensasi dari pemda atas buruknya kualitas udara di Jakarta. 

"Saya sarankan adanya bantuan susu tambahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai kompensasi," kata Wibi seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/8/2023). 

Ia menyampaikan, kompensasi ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai regulator atau pengatur perekonomian merata agar tidak terjadi kesenjangan bagi masyarakat Jakarta.

Baca Juga: Simak! Inilah Tips Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat dan Glowing di Tengah Polusi Udara

Sampai saat ini, menurutnya belum ada penegakkan hukum yang dilaksanakan secara prima dan optimal terutama dalam mengendalikan polusi udara.

"Kenapa tidak mau menegakkan hukum hingga sosialisasi secara maksimal. Hari ini 600.000 orang lebih membuat keluhan di media sosial karena ISPA," ujarnya. 

Wibi juga meminta agar Dinas Kesehatan DKI menambah posko layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat rentan seperti balita, anak sekolah hingga lanjut usia (lansia).

"Saya harap Dinas Kesehatan DKI mau mendengar agar bisa mengetahui masalah masyarakat secara langsung," ucapnya. 

Baca Juga: Mendagri Terbitkan Aturan Pengendalian Pencemaran Udara:ASN Jabodetabek WFH 50%, Swasta Diimbau Ikut

Dia menegaskan, adanya bantuan ini sebagai cara lain agar pemerintah tidak sepenuhnya berfokus meminta masyarakat beralih dari pemakaian kendaraan pribadi menjadi transportasi publik.




Sumber : Antara


BERITA LAINNYA



Close Ads x