Prabowo Tak Hadir, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Wamenhan, Panglima TNI dan Kepala Staf

JAKARTA, KOMPAS TV - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja tertutup membahas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2024, pada hari ini Rabu (13/9/2023).

Dalam rapat itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dan diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra. 

Rapat juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan seluruh kepala staf TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi I Bakal Surati Panglima TNI, Dugaan Paspampres Tewaskan Warga Harus Tuntas

"Berdasarkan surat dari Banggar maka pada hari ini kita melaksanakam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kali ini diwakilkan oleh  Wakil Menteri Pertahanan, ada surat dari Kemhan, jadi kehadiran pak Wamen sudah sah karena sudah ada surat penugasan darii menteri pertahanan," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Rabu. 

Meutya menjelaskan, rapat hari ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) Kemenhan tahun 2024.

"Kemudian juga dengan Panglima TNI beserta seluruh kepala staf dalam rangka pembahasan penyesuaian RKA/KL Kemenhan TNI 2024," ujarnya.

Meutya menambahkan pada rapat hari ini turut dibahas mengenai rencana kenaikan gaji TNI/Polri sebesar 8 persen.

Hal itu berdasarkan surat dari pimpinan Banggar menindakalnjuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait kenaikan gaji TNI/Polri.

Sebab itu, Meutya membuka rapat dan meminta persetujuan agar rapat digelar secara tertutup.

"Jadi alhamdulillah ini kita bahas minggu lalu belum ada dukungan, jadi sudah ada dan untuk kenaikan gaji berupa Rp1,671 Triliun, untuk tambahan belanja nanti dipaparkan lebih jelas oleh pak Wamenhan," katanya.

Baca Juga: Pesan Panglima TNI ke Prajurit: Tidak Netral di Pemilu 2024 Bisa Kena Pidana Militer hingga Umum

"Dan rapat dengan ini kita buka dan karena ini sifatnya anggaran Kementerian Pertahanan yang akan membahas juga dukungan termasuk alutsista. Jadi mohon maaf rapat harus kita buka dengan sifat tertutup," sambung Meutia Hafid.