Koalisi Masyarakat Sipil soal Klaim Prabowo Bersih dari Pelanggaran HAM: Buktikan di Pengadilan

Dokumen-dokumen tersebut di antaranya adalah hasil penyelidikan Komnas HAM yang menetapkan penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998 sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kemudian Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Keputusan DKP) No: KEP/03/VIII/1998/DKP tentang rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto karena terbukti memerintahkan penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998.

Koalisi Masyarakat Sipil juga merujuk rekomendasi Pansus Orang Hilang di DPR pada 2009.

Salah satu rekomendasinya adalah membentuk pengadilan HAM (ad-hoc) kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. 

"Hal itu seharusnya ditindaklanjuti, termasuk hari ini oleh Presiden Joko Widodo," demikian tulis Koalisi Masyarakat Sipil.

"Tidak ada ruang yang lebih tepat bagi Prabowo Subianto untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa yang diarahkan kepadanya selain ruang pengadilan," katanya. 

Baca Juga: Di Amsterdam, Mahfud MD Beberkan 12 Pelanggaran HAM Berat Versi Komnas: Petrus hingga Dukun Santet

Namun demikian, sebelumnya diberitakan, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko menegaskan calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto bukanlah pelaku kriminal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut disampaikan oleh Budiman Sudjatmiko di depan para aktivis dan korban penculikan era 98, Senin (11/12/2023).

“Tidak ada bukti secara hukum yang menyatakan beliau (Prabowo Subianto -red) adalah criminal. Beliau sudah jadi bagian dari demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang,” tegas Budiman.

Bukan hanya itu, Eks kader PDIP ini juga menegaskan, jika Prabowo Subianto yang kini maju Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka tidak punya masalah secara politik.

Terbukti Prabowo Subianto sudah menjadi calon wakil presiden untuk Megawati Soekarnoputri pada Pilpres tahun 2009.

“Pak Prabowo pernah menjadi cawapres (pendamping) Megawati tahun 2009,” ujar Budiman yang tercatat sebagai aktivis 98.

“Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik,” tuturnya.