JK soal Pembelian Alutsista Bekas Era Prabowo: Pesawat Usia 25 Tahun Harga Rp1 Triliun Pantas Nggak?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia tidak kali ini saja membeli alat utama sistem senjata atau alutsista bekas.

Menurut Jusuf Kalla, Indonesia pernah beberapa kali membeli alutsista bekas, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. 

Sementara sekarang ini di era Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan justru sebaliknya, harganya jauh lebih mahal.

Baca Juga: Mahfud MD Tanggapi Prabowo: Pertanyaan Anies dan Ganjar Bisa Dijawab Tanpa Harus Buka Rahasia Negara

"Saya kira pemerintah kan tidak satu kali ini beli bekas, tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Jusuf Kalla menjelaskan, yang dipermasalahkan pada saat debat ketiga Pilpres 2024 terkait pembelian alutsista bekas itu karena harganya yang terlalu tinggi untuk mendapatkan pesawat berusia 25 tahun.

Dengan harga tersebut, kata Jusuf Kalla, tentu sangat tidak laik, mengingat teknologi yang didapatkan juga telah tertinggal jauh karena masih pakai teknologi tahun pembuatannya.

"Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," tutur pria yang akrab disapa JK itu.

“Yang jadi pertanyaan banyak pihak, pantas nggak harga itu? Jadi bukan soal bekasnya saja,” katanya.

Baca Juga: Andi Widjajanto Balas Pernyataan Jokowi: Prabowo Justru yang Banyak Menyerang Anies Secara Personal

Ketika orang ingin membeli pesawat, lanjut JK, ukurannya ada dua, yaitu umur dan jam terbangnya.

Untuk umur ini sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.

"Kalau beli baru, pasti teknologi baru. Di samping itu, jam terbangnya berapa, semua ada aturannya kalau pesawat terbang, yang penting itu," tutur JK.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan mengatakan, alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini di Indonesia, bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.

Anies menjelaskan, negara butuh sistem pertahanan yang nyata dan sedang terjadi.

Baik secara global maupun domestik atau dalam negeri, sehingga penguatan alutsista harus sesuai dengan kondisi yang terjadi kini.

"Ancaman ini seperti peretasan, penipuan online, judi online, dan terorisme. Jadi, itu semua butuh perhatian, bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan preferensi masa lalu, melainkan untuk kebutuhan masa depan," kata Anies.

Baca Juga: Jusuf Kalla Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin yang Tenang dan Tidak Emosian

Adapun tema debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Minggu (7/1), meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.