Idham Holik Jelaskan Aturan yang Membolehkan Presiden Ikut Dalam Kegiatan Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menjelaskan aturan yang membolehkan presiden hingga wali kota ikut dalam kegiatan kampanye.

Menurut Idham, Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 281 ayat 1, mengatur tentang hal itu.

"UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye," tutur Idham, Rabu (24/1/2024), dikutip Wartakotalive.

Hal yang dilarang dalam kampanye, lanjut dia, adalah menggunakan fasilitas negara. Selain itu kata Idham, presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan lakukan kampanye.

Baca Juga: Ketika Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

"Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Menjalani cuti di luar tanggungan negara," tuturnya.

Mengenai fasilitas pengamanan, lanjut Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri, karena sesuai UU Pemilu fasilitas pengamanan menjadi pengecualian.

"UU mengecualikan fasilitas pengamanan, jadi fasilitas itu boleh," kata Idham.

Namun, Idham menambahkan, jika pihaknya tak dapat berkomentar lebih jauh terkait kekhawatiran adanya konflik kepentingan.

Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU.

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Jokowi mengatakan, presiden boleh berkampanye dalam pemilu dan memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Menurutnya, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

Baca Juga: Kata Gibran Tanggapi soal Isu Mahfud MD Mundur dari Posisi Menko Polhukam

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi.