Kucuran Bansos di Tahun Pemilu 2024 Lebih Besar dari Pandemi Covid-19 2021-2022

Baca Juga: Bansos Beras Dilanjut hingga Juni, Pengamat: Waktunya seperti Dicocokkan Skenario Pilpres 2 Putaran

Selain mengumumkan BLT yang dirapel tiga bulan sekaligus, Presiden RI Joko Widodo juga belakangan mengumumkan bansos beras hingga Juni 2024. Hal tersebut memunculkan kembali spekulasi mengenai politisasi bansos.

”Ini (bantuan beras) nanti akan diberikan pada Januari, Februari, Maret, setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” kata Jokowi saat menyerahkan bansos beras di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1).

Celios sebut bansos dicocokan dengan skenario Pilpres dua putaran

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kelanjutan bansos beras oleh pemerintahan Jokowi seperti dicocokkan dengan skenario Pilpres 2024 dua putaran. Hal ini menurutnya bisa menimbulkan persepsi bahwa pemerintah menggunakan bansos untuk mendukung salah satu paslon.

Penyaluran bansos tersebut bertepatan dengan bulan pemilihan Pilpres 2024 jika berlangsung dua putaran. Pilpres akan berlangsung dua putaran jika tidak ada pasangan capres-cawapres yang meraih lebih dari 50 persen suara.

"Ya, ini waktunya sepertinya dicocokkan dengan skenario apabila pilpres ada dua putaran. Jadi, pemilihan periode bansosnya saja sudah menimbulkan tanda tanya," kata Bhima, Selasa (30/1).

”Model bansos pakai pola BLT (bantuan langsung tunai) ataupun bantuan pangan akan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi Sinterklas untuk mendukung salah satu calon,” lanjutnya.

Selain itu, Bhima menuturkan bahwa pemberian bansos oleh pemerintah cenderung naik signifikan jelang pemilu. Pada 2014, ia menyebut anggaran perlindungan sosial naik mencapai Rp484,1 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp276,2 triliun pada 2015 atau setelah pemilu berakhir.

Ekonom Celios itu pun menyebut kebijakan bansos pemerintah kontradiktif karena pemerintah terus menggenjot impor pangan, terutama beras. Menurutnya, politisasi bansos juga rentan membuat bantuan tidak tepat sasaran dan dikorupsi.

”Saling kontradiksi antara bansos dan impor. Harusnya impor bisa turunkan harga pangan sehingga tidak perlu kasih bansos besar-besaran. Jadi, kebijakan pangan beberapa bulan terakhir bisa dibilang belum mampu mengendalikan inflasi pangan,” kata Bhima dikutip Kompas.id.

Baca Juga: Jelang Pencoblosan Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Puan: Rakyat Ngerti itu Bantuan Negara bukan Personal