YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Gelombang kritik dari sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia sehubungan situasi kebangsaan jelang Pemilu 2024 semakin meluas. Sivitas akademika sejumlah kampus kembali menerbitkan maklumat atau pernyataan sikap mengenai situasi demokrasi Indonesia terkini, Minggu (5/2/2024).
Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Jember (Unej), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Bandung (Unisba) hingga Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dilaporkan menyusul kampus-kampus lain menerbitkan pernyataan sikap.
Baca Juga: Sivitas Akademika Unpad Serukan Kritik ke Jokowi, Singgung Masalah Demokrasi, Nepotisme, Korupsi
Sebelumnya, sivitas akademika sejumlah kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), hingga Asosisasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) bersuara karena resah dengan situasi kebangsaan, khususnya pelaksanaan demokrasi di Tanah Air belakangan ini.
Sivitas akademika UMS menerbitkan maklumat kebangsaan untuk merespons perkembanga kehidupan kebangsaan dan kenegaraan belakangan ini. Maklumat tersebut dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Studi Hukum Prof. Aidul Fitriciada Azhari dengan disaksikan rektor dan guru besar UMS di Kampus 2 UMS, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (5/1).
"Hal itu terutama terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Penyelenggara Negara yang tidak netral dalam kontestasi Pemilihan Umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara massif," demikian kutipan maklumat UMS yang diterima Kompas TV, Senin (5/2).
Sivitas akademika UMS pun menyerukan delapan poin maklumat dan mendesak Presiden RI Joko Widodo serta elite-elite politik mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan.
Sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa UPI Bandung menggelar aksi petisi "Bumi Siliwangi Kampus Pejuang Pendidikan" di halaman Taman Partere Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Senin (5/1).
Guru Besar UPI Cecep Darmawan menyebut petisi ini didudukng tenaga pendidi, mahasiswa, dan alumni UPI yang prihatin atas kondisi bangsa dan negara.
"Sivitas akademika UPI dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini," kata Cecep dikutip Kompas.com.
Atas dasar kondisi tersebut, sivitas akademika UPI menyatakan:
Sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Unej mengeglar deklarasi untuk Pemilu 2024 yang jujur dan adil di kampus Unej, Senin (5/2). Deklarasi ini dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Hukum Prof. dr. Dominikus Rato.
Deklarasi Unej memuat lima tuntutan kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, serta seluruh cabang-cabang kekuasaan negara. Berikut lima tuntutan tersebut.
Gelombang kritik oleh sivitas akademika perguruan tinggi dimulai dengan diterbitkannya Petisi Bulaksumur oleh komunitas akademik universitas yang dulu mendidik Presiden Jokowi, UGM.
Komunitas akademik menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan kepada prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial yang merupakan ensesni nilai Pancasila.
"Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM yang berbunyi...Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara..." kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof. Koentjoro, 31 Januari lalu.
Baca Juga: Guru Besar UI, UGM, dan UII Kirim Petisi kepada Jokowi agar Pemilu 2024 Digelar Secara Adil
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.