Koalisi LSM: Sudah Terjadi Kejahatan Pemilu, secara Sistematis Libatkan Presiden hingga Pejabat Desa

”Aspek terstrukturnya terpenuhi. Dia yang punya kewenangan untuk mengatur anggaran yang dialokasikan, didistribusikan. Di mana dan kapan, siapa saja targetnya. Jadi, secara sistematis ada kebijakan yang menopang, baik langsung maupun tidak langsung, kecurangan-kecurangan yang ada dan itu menguntungkan salah satu pasangan calon,” kata Armand dikutip Kompas.id.

Sedangkan aspek masif pelanggaran pemilu disebutnya dapat dilihat dari banyaknya kasus terdokumentasi yang terjadi di masyarakat.

Armand menekankan, laporan Koalisi LSM ini seharusnya menjadi wake up call bahwa proses Pemilu 2024 tidak baik-baik saja. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa alat negara digunakan, sumber daya dipakai, jabatan/kewenangan/fasilitas/anggaran/kebijakan juga dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu.

”Ini bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu yang seharusnya ditegakkan,” kata Armand.

Al Araf dari Centra Initiative menilai bahwa "kejahatan pemilu" dilakukan sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Ia menilai kekuasaan telah mempermainkan konstitusi secara banal dan brutal.

”Ini kecurangan dan kejahatan konstitusional pertama yang telanjang dan terbuka di depan publik. Tidak ada di antara kita yang membantah bahwa ada nepotisme di kasus tersebut,” kata Al Araf.

Al Araf pun mengaku khawatir pemilu kali ini sulit diharapkan menjadi pemilihan yang jujur dan adil, terutama sejak pelanggaran etik yang dikonfirmasi putusan Majelis Kehormatan MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pencalonan Gibran.

”Kekuasaan telah berkepentingan terhadap pemilu sejak putusan 90. Sejak itu diikuti dengan semua rangkaian peristiwa yang terjadi, mulai dari penurunan baliho lawan politik, kemudian intimidasi dan kekerasan (terhadap simpatisan calon lain) di Boyolali, netralitas aparat," kata Al Araf.

"Itu akumulasinya. Tangan-tangan kekuasaan bekerja untuk memenangkan pasangan calon nomor 02 karena ada putra presiden di situ dalam kontestasi pemilu,” pungkasnya.

Koalisi LSM untuk Keadilan Pemilu sendiri terdiri dari organisasi Setara Institute, Imparsial, Kontras, Centra Initiative, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Inklusif.

Baca Juga: Guru Besar UI: Dulu Jokowi Mendengarkan Rakyat, Sekarang yang Didengarkan Cuma Kelompok Tertentu