Beras Langka dan Mahal, Politikus PKS: Karena Kebijakan Bansos yang Ugal-ugalan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan harga beras yang mahal dan langka di pasaran dalam beberapa bulan terakhir, terjadi akibat kebijakan bantuan sosial (bansos) yang salah penerapan.

"Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Padahal sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat,” kata Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/2/2024), dikutip dari dpr.go.id.

Dia tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut kelangkaan dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun. 

"Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal. Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka,” katanya.

Baca Juga: Simak, Berikut Daftar Bansos yang Cair pada Bulan Maret 2024, Salah Satunya Lansia Dapat Rp2,4 Juta

"Bansos jor-joran ini tidak urgen sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut,” tambahnya. 

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan aksi nyata daripada sibuk membuat klarifikasi soal bansos dan kelangkaan beras. 

Baca Juga: Harga Beras Rata-Rata Capai Rp15.175/Kg, Sri Mulyani: Harus Diwaspadai

"Tanggung jawab negara untuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Segera atasi kelangkaan dan kemahalan ini dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi."

"Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya, adanya penimbunan guna mengeruk keuntungan," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan harga beras yang mencapai 7,7 persen year to date (ytd) perlu diwaspadai.

Menurut Menkeu, kenaikan harga beras tersebut mempunyai potensi menyumbang peningkatan inflasi pada komoditi pangan yang bergejolak atau volatile food.

“Hingga 21 Februari, beras kita telah mencapai rata-rata harga di angka Rp15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (22/2/2024), dikutip Antara.

Dia mencatat hingga akhir Januari 2024, inflasi terhadap volatile food Indonesia di angka 7,2 persen secara tahunan (yoy).

Namun menurut dia, saat ini tingkat inflasi Indonesia masih relatif aman, bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya.