Moeldoko: Pemerintahan yang Sekarang Harus Bisa Antarkan yang akan Datang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintahan yang sekarang harus bisa mengantarkan pemerintahan yang akan datang.

Baik dari sisi perencanaan maupun program-programnya agar saat presiden terpilih menjabat bisa langsung memulai programnya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam Program ROSI di Kompas TV, Kamis (29/2/2024).

“Maka, yang perlu dipikirkan adalah, ini selalu menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi ya, jangan sampai nanti pemerintahan yang baru setelah masuk baru start awal. Jangan,” kata Moeldoko, menjelaskan hal-hal yang menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kita pemerintahan yang sekarang ini harus bisa mengantarkan pemerintahan yang akan datang, baik dari sisi perencanaan maupun program-programnya,” tegasnya.

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Komitmen Jamin Ketercukupan Pangan

Perencanaan itu, lanjut dia, melalui perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dirumuskan lebih detail di RKP, rencana kerja pemerintah.

“Dari sisi programnya sendiri, maka program-program yang berkaitan dengan apa yang telah dijanjikan pada saat campaign sudah mulai dipikirkan untuk dimasukkan ke dalam RKP itu,” katanya.

“Nanti begitu pemerintahan yang baru pada Oktober masuk, itu sudah bisa running, baik dukungan anggaran maupun program yang diinginkan oleh pemerintah yang baru itu bisa berjalan dengan mulus,” jelasnya.

Awalnya, Moeldoko menjawab pertanyaan Frisca Clarissa, host ROSI, tentang perbedaan masa transisi pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, dan masa transisi saat ini.

Menurut Moeldoko, pada dasarnya transisi pemerintahan itu bukan berjalan kali ini, semua sudah mengalaminya, dalam arti bukan sesuatu yang baru.

“Tapi perlu ada sebuah persiapan yang kuat, apalagi saat ini berkaitan dengan perubahan RPJP. Kita akan menyiapkan RPJP sampai 2045,” katanya.

“Ini sedikit krusial ya, karena apa? Karena pada akhirnya nanti yang menjalankan adalah pemerintahan yang baru,” tuturnya.

Baca Juga: Mengaku Dipanggil Khusus, Moeldoko Beberkan Pesan Jokowi Menjelang Akhir Masa Jabatan

Hal itu, kata dia, menjadi dasar pegangan. Selanjutnya, ada janji-janji politik dan visi misi yang harus diinventarisir, mana yang sudah masuk dalam RPJMN.

“Berikutnya ada janj-janji, ada politisnya. Nah janji-janji itu kita inventarisasi, kita proyeksikan mana yang sudah masuk dalam RPJMN, mana yang sudah masuk dalam nawacita, mana yang dijanjikan sekarang ini. Kita lihat semuanya, kita potret semuanya agar tidak ada yang ketinggalan,” bebernya.

Kemudian, Bappenas menyusun RPJP dan menginventarisir janji-janji serta program presiden terpilih.

“Sama, sekarang juga seperti itu. RPJP nya disusun oleh Bappenas, berikutnya janji-janji presiden terpilih juga sudah diinventarisasi, kira-kira mana proyek-proyek nasional strategis yang menjadi prioritas,” jelasnya.

“Program-program strategis yang menjadi prioritas sudah diinventarisasi,” imbuhnya.