Pakar Hukum Tata Negara: Golkar Bertemu Soeharto Baru Bernama Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, berpendapat Partai Golongan Karya (Golkar) bertemu dengan sosok Soeharto baru yang bernama Joko Widodo atau Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Feri untuk menanggapi pernyataan Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam yang menyebut partainya mengikuti kehendak rakyat.

“Bagi saya, Golkar sedang bertemu dengan sosok Soeharto baru yang bernama Jokowi,” kata Feri dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, dengan tema “Anak dan Mantu Jokowi Masuk Bursa Pilkada”, Kamis (14/3/2024).

Baca Juga: Prabowo-Gibran Siapkan 36 Pengacara untuk Hadapi Sengketa Pilpres 2024, Ada Yusril dan Otto Hasibuan

“Ini kan demokrasi yang sedang diberi topeng. Seolah-olah semua berjalan demokratis, semua berdasarkan petunjuk bapak presiden,” tambahnya.

Hal itu, kata Feri, persis dengan yang disampaikan Ridwan bahwa ada petunjuk-petunjuk dari Jokowi yang sesuai dengan keinginan rakyat.

“Persis disinggung oleh Pak Ridwan tadi, dengan segala hormat, beliau menyampaikan bahwa ada petunjuk-petunjuk dari Pak Jokowi yang itu sesuai dengan keinginan rakyat.”

“Bagi saya kalau ini demokrasi, partai juga harus paham konsep demokrasi internal. Kalau tidak, partai tidak ada guna,” tuturnya.

Ia kemudian mengingatkan pentingnya pendidikan kader dan proses kaderisasi bagi suatu partai agar bisa berkembang.

“Lumrahnya partai itu mengajukan kadernya sendiri. Sekarang partai-partai semua, termasuk yang senior seperti Partai Golkar yang punya kapasitas unggul, malah kemudian menunggu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden Jokowi.”

“Padahal harapan kita, kader yang mereka didik itu bertumbuh, punya leveling yang kemudian berkembang, dari daerah hingga ke nasional,” tambah Feri.

Menurut dia, Golkar memiliki banyak kader yang mumpuni. Anehnya, kata dia, partai berlambang pohon beringin itu justru memilih untuk mengusung anak presiden yang baru mengenal politik.

“Jadi kerusakan berpartai politik kita ini akan berdampak ke hukum tata negaranya. Kalau yang diisi adalah masalah, akan keluar masalah.”

“Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, keluarnya sampah. Kalau yang masuk anak presiden, yang pasti kepentingan presiden yang keluar,” tegasnya.

Baca Juga: Anak-Mantu Jokowi Didorong Maju Pilkada, Pakar: Konstitusi Kita Tak Dirancang untuk Keluarga

Sebelumnya dalam dialog yang sama, Ridwan mengatakan Golkar menilai saat ini rakyat mendukung apa yang dilakukan Jokowi.

“Kami melihat saat ini rakyat menginginkan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Pak Jokowi itu, mereka memberikan dukungan,” kata Ridwan.

“Maka kita melihat juga bahwa peluang-peluang apa yang diarahkan bahwa apakah itu mantunya atau anaknya, kalau kita nanti melihat di dalam survei bahwa itu tinggi, otomatis kita akan memberikan dukungan,” bebernya.

Ridwan menganggap hal tersebut bukan dinasti politik melainkan demokrasi, karena sesuai dengan kehendak rakyat.

“Ini bukan masalah dinasti politik, ini adalah masalah suara rakyat yang menginginkan.”

“Dinasti politik itu apabila seorang pemimpin mengangkat putra atau putrinya, atau saudara yang kita istilahkan di zaman reformasi itu, KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme,” tuturnya.