Airlangga Minta Jatah Menteri 5 Kursi, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

SURAKARTA, KOMPAS.TV - Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyebut jatah menteri untuk Partai Golkar akan dibicarakan lagi. Hal tersebut disampaikan Gibran usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto ingin partainya mendapat banyak jatah menteri, minimal lima kursi.

"Ya, itu dibicarakan lagi, ya," kata Gibran saat berada di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (18/3/2024).

Putra Presiden RI Joko Widodo itu mengaku sedang fokus dengan penetapan rekapitulasi Pilpres dan Pileg 2024. Setelah penetapan hasil pemilu, kata Gibran, jatah menteri bisa dibicarakan dengan Prabowo Subianto.

"Kita kan sedang fokus itu loh tanggal 20 (Maret, penetapan hasil pemilu) hasilnya seperti apa. Masalah menteri dan lain-lain ya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi," kata Gibran dikutip Kompas.com.

"Ya nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo selaku calon presiden. Nanti yang menentukan."

Baca Juga: Golkar Minta Banyak Jatah Menteri, PAN: Kita Tiga Kali Pemilu Suka Duka Ikut Pak Prabowo

Di lain sisi, Gibran mengaku tidak ada pembicaraan terkait keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet. Ia mengaku kabinet lima tahun ke depan akan disusun dirinya bersama Prabowo Subianto.

"Belum ada pembicaraan itu. Yang nyusun ya Pak Prabowo. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya saya dengan Pak Prabowo, antara kami berdua," kata Gibran.

Sebelumnya, Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran sehingga layak diganjar jatah menteri. Airlangga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3).

Baca Juga: Beda Pendapat TKN dan TPN Tanggapi Pertanyaan Komite HAM PBB soal Netralitas Jokowi di Pemilu