Disebut Hasto PDIP Gagal ke Parlemen karena Operasi Politik Pemerintah Jokowi, PPP: Belum Ada Bukti

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara mengatakan, pihaknya tak melihat  pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan operasi politik untuk menggagalkan partainya dalam memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. 

"Kita belum ada bukti, melihat, kalau itu memang terjadi," kata Amir di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/3/2024). 

Baca Juga: Hasto PDIP Sebut Kegagalan PPP di Pemilu 2024 akibat Operasi Politik Pemerintahan Jokowi

Ia mengaku tak ingin berkomentar lebih jauh tuduhan yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tersebut. 

"Kalau itu kita enggak mau komentar," ujarnya. 

Sebelumnya, Hasto mengatakan operasi politik dimulai saat Presiden Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dengan mengubah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, lewat pendekatan kekeluargaan.

Diketahui, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi yang juga ketua MK saat itu, mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres yang terdapat dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu.

Sejak saat itu, menurut Hasto, tekanan, intimidasi hingga kecurangan untuk mengecilkan partai pendukung Ganjar-Mahfud terus bergulir. 

Menurutnya, perolehan suara PPP di Pemilu 2024, tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Jokowi. 

Baca Juga: Sandiaga Uno Masih Berharap 200.000 Suara PPP yang Hilang Bisa Kembali dan Lolos Parlemen

"Kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah (PPP). Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy (warisan, red) menghilangkan PPP dalam sejarah republik ini," ujar Hasto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3/2024).