Di Sidang MK, Tim Hukum Anies-Muhaimin Ungkap Menteri Jokowi yang Ikut Menangkan Prabowo-Gibran

Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga disebut tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye.

Tim Hukum Anies-Muhaimin menilai Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah membuat pernyataan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. 

Baca Juga: OC Kaligis Sebut Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin Hanya Narasi: Bukan Bukti

"Tindakan para pejabat negera dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 2, jelas merupakan bentuk nepotisme Presiden Joko Widodo untuk melenggangkan kekuasaan yang melanggar konstitusi dan asas Pemilu," ujar anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto saat membacakan gugatan. 

Selanjutnya, ada nama Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan.

Lalu, Menteri Perindustrian diduga melakukan penggalangan dukungan.

Selain itu, Bambang menyebut beberapa wakil menteri pendukung Jokowi juga ikut ambil bagian bantu kampanye Prabowo-Gibran. 

Seperti Menteri Komunikasi yang sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut juga menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran.

"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagiakan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran. Begitu pun dengan pejabat-pejabat lainnya," ujar Bambang. 

Baca Juga: Otto Hasibuan Yakin Permohohan Anies-Muhaimin Tidak Diterima MK

Adapun dalam persidangan perdana ini, KPU hadir selaku Termohon, Bawaslu dan Tim Kuasa Hukum Paslon 2 Prabowo Gibran sebagai Pihak Terkait.