Kompas TV nasional politik

Puan soal Megawati Kritik Revisi UU MK dan Penyiaran: Semua yang di DPR, Sudah Sepengetahuan Saya

Kompas.tv - 26 Mei 2024, 06:30 WIB
puan-soal-megawati-kritik-revisi-uu-mk-dan-penyiaran-semua-yang-di-dpr-sudah-sepengetahuan-saya
Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani saat di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kritikan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri terkait proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Penyiaran.  (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)
Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kritikan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri terkait proses pembahasan revisi undang-undang (RUU) Mahkamah Konstitusi(MK) hingga Penyiaran.

Puan menyebut semua hal yang ada di DPR atas sepengetahuannya, termasuk terkait revisi UU yang dibahas.

"Jadi, memang semua hal yang terjadi di DPR tentu saja sudah sepengetahuan saya untuk bisa dilakukan di DPR," kata Puan saat Rakernas ke-5 PDI-P di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).

Lebih lanjut, putri Megawati tersebut mangatakan seluruh revisi UU sudah dibahas dalam fraksi-fraksi di DPR. 

Puan juga menegaskan DPR memiliki tugas mengawal dan mengoordinasikan terkait revisi undang-undang tersebut.

"Jadi, hal-hal tersebut memang sudah dibicarakan melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR. Itu salah satu tugas untuk saling mengawal, saling mengoordinasikan dan dibicarakan bersama di DPR," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Puan juga mengaku partai PDIP di parlemen tetap akan mengawal pembahasan revisi undang-undang itu.

"Ya kita akan ikut mengawal dan membahas hal tersebut," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kompas.com.

Baca Juga: Puan Maharani Respons Godaan Megawati soal Tukar Posisi Jadi Ketum PDI-P: Berdoa Saja

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti terkait proses pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Penyiaran di pembukaan acara Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).

Terkait RUU MK, Presiden ke-5 RI ini mengkritik karena pengesahan tingkat satu dilakukan ketika DPR sedang reses.

Ia bahkan sampai bertanya kepada Ketua Fraksi PDIP DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto untuk menanyakan terkait hal tersebut. Megawati juga turut menyinggung nama Puan selaku Ketua DPR RI.

"Lha bayangkan dong pakai Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses, saya sendiri sampai bertanya pada tadi ada Pak Utut, mana ya?" kata Megawati.

"Lah saya tanya beliau. Ini apa sih? Mbak Puan lagi pergi. Yang saya bilang ke Meksiko, kok enak amat ya?"

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung revisi Undang-Undang Penyiaran, khususnya terhadap poin larangan praktik jurnalisme investigasi.

Ia pun heran produk jurnalistik investigasi hendak dilarang, padahal telah diatur Dewan Pers.

"Belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik investigasi dalam UU penyiaran. Lho untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, 'Hei, kamu itu ada Dewan Pers, lho. Lalu, harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik'," ujarnya.

"Lah, kok enggak boleh, ya, kalau ada investigasinya? Lho, itu kan artinya pers itu kan apa sih, menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah, lho."

Baca Juga: Megawati Kritik Rencana Revisi UU Penyiaran, Heran Soal Pengaturan Jurnalisme Investigasi


 



Sumber : Kompas TV/Kanal Youtube Kompas.com.



BERITA LAINNYA



Close Ads x