Pengamat Benarkan bahwa Siapa pun Kepala Otorita IKN Belum Tentu Bisa Selesaikan Masalah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, membenarkan bahwa siapa pun Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pengganti Bambang Susantono, belum tentu bisa menyelesaikan masalah di sana.

Agus menyampaikan hal itu dalam dialog Sapa Indonesia Malam, KompasTV, Rabu (5/6/2024) menjawab pertanyaan mengenai Kepala Otorita IKN pengganti Bambang.

“Betul sekali (belum tentu bisa menyelesaikan masalah), karena uangnya kan nggak jelas memang. Contoh, pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan sebagainya, itu belum ada anggarannya.” ucapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tandai Pembangunan PLN Hub di Jantung IKN

Saat jelaskan bahwa Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak ada maslaah di IKN, ia mengaku tidak heran.

“Ya Pak Luhut kan selalu bilang begitu, nggak heranlah. Yang penting sekarang buka bukaan saja, di mana masalahnya.”

“Menurut saya ada masalah pembiayaan di situ, ada masalah pembebasan tanah di situ, karena saya jumpa dengan ahli waris dari kesultanan yang mengatakan bahwa tanah mereka diserobot dan dipaksa pindah,” tambahnya.

Menurutnya, ahli waris tersebut memiliki bukti bahwa secara ulayat dan adat lahan yang dimaksud adalah milik mereka.

“Itu tanah dia, ada buktinya dari pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya, jadi tanah itu belum beres.”

“Waktu tu kan mau diusir itu, tujuh kepala keluarga atau bagaimana, lupa saya, itu kan ramai. Saya bilang nggak bisa begitu, kalau ngusir-usir begitu model developer,” tambah Agus.

Ia menyebut cara seperti itu tidak boleh dilakukan, dan seharusnya menggunakan cara birokasi yang biasa dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga: Kata Luhut soal Pengganti Bambang Susantono: Pak Basuki Jadi Plt Kepala Otorita IKN Sudah Bagus

“Jadi semua serba gelap. Jadi bangun, bangun, bangun, presiden kan maunya cepat, cepat, cepat, nanti upacara (17 Agustus), akhirnya upacara separuh-separuh, kan costly itu.”

“Jadi maksud saya, janganlah cepat-cepat begitu, satu-satu, karena tanahnya kan juga tanah di Kalimantan itu spesifik, dia sangat lembek, tanah lempung begitu dan itu berbahaya untuk konstruksi,” tambah Agus Pambagio lagi.