JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia, Basuki Hadimuljono, menyebut program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilaksanakan dengan tergesa-gesa.
Hal ini disampaikan oleh Basuki setelah menghadiri rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (6/6/2024) sore.
Basuki menyatakan bahwa kredibilitas kebijakan Tapera seharusnya dipupuk terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat.
"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya, dia ini masalah terus sehingga kita undur ini sampai 2027. Menurut saya pribadi, memang ini belum siap," ucap Basuki, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.
Basuki menambahkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini sudah mengalokasikan 150 triliun rupiah untuk subsidi rumah. Sedangkan untuk Tapera, dalam 10 tahun ke depan mungkin hanya bisa terkumpul 5 triliun rupiah.
"Kenapa kita harus tergesa-gesa? harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 150 triliun, dibutuhkan untuk subsidi rumah, sedangkan kalau untuk tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp5 triliun," jelasnya.
Baca Juga: Tapera jadi Polemik, Prabowo Subianto Buka Suara Janjikan Hal Ini
Sebelumnya, polemik soal progam Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat hingga kini.
Terbaru, sejumlah ahli waris dan keluarga peserta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mengalami kesulitan ketika hendak mencairkan dana iuran mereka.
Perlu diketahui, program Tapera sebelumnya telah diterapkan untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Sumber : Kompas TV, Kompas.id
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.