KPK soal Penyitaan Handphone Hasto: Bagian dari Kewenangan Penyidik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya penyitaan handphone (HP) milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik.

Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku di gedung KPK pada Senin (10/6/2024).

Juru bicara (jubir) KPK, Budi Prasetyo, menyebut penyitaan tersebut merupakan wewenang penyidik lembaga antirasuah.

"Penyitaan HP milik saudara H (Hasto) adalah bagian kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor (tindak pidana korupsi) yang dimaksud," kata Budi di Jakarta, Senin.

Ia juga menegaskan, penyitaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan.

"Artinya segala prosedur yang memang mesti dilakukan teman-teman penyidik itu sudah firm (pasti, red) dilakukan," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Budi juga membenarkan penyitaan HP dilakukan penyidik dari staf Hasto, saat berlangsungnya pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP itu.

"Dalam pemeriksaannya, penyidik menanyakan salah satunya adalah keberadaan alat komunikasi milik saksi H (Hasto). Saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya," tutur Budi.

"Kemudian penyidik meminta staf saksi H dipanggil. Setelah dipanggil, penyidik menyita barang bukti berupa HP, catatan dan agenda milik saksi H," lanjutnya.

Usai menjalani pemeriksaan, Hasto mengaku sempat berdebat dengan penyidik lantaran HP-nya disita penyidik.

Baca Juga: Hasto Sebut Pemeriksaan di KPK Belum Masuk Materi Pokok Perkara, Klaim Banyak Ditinggal Penyidik

"Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi, itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphone atas nama saya itu disita," ujarnya di Gedung KPK, Senin sore.

“Sehingga kemudian kami tadi berdebat, karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum."

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Hasto, Patra Zen, mempertanyakan tindakan KPK yang  menyita handphone milik kliennya tersebut.

Menurut Patra, KPK tidak perlu menyita melalui staf Hasto jika memang menilai perlu melakukan itu.

"Untuk penyitaan tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ajudan yang lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan, mengapa? penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

“Dan yang kedua tentu ini menjadi catatan bahwa apa pun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur, sesuai dengan asas-asas fairness (keadilan)."

Baca Juga: Patra Zen soal KPK Disebut Sita Handphone Hasto: Patut Dipertanyakan