Kapolda soal OTT KPK di Pemprov Kalsel, Sebut Beberapa Orang Diperiksa dan Dibawa ke Jakarta

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol. Winarto buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Ia membenarkan terdapat sejumlah orang yang diperiksa penyidik KPK terkait OTT tersebut.

Menurut penjelasannya, beberapa orang terkait OTT telah dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

“Yang kami tahu ada beberapa yang memang diperiksa dan ada beberapa orang yang dibawa ke Jakarta,” kata Irjen Winarto dalam keterangannya, Senin (7/10/2024), dikutip dari Antara.

Dalam hal tersebut, ia mengatakan Polda Kalsel hanya diminta KPK untuk membantu menyiapkan dan memilih tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap OTT tersebut.

“Sebelumnya tidak ada koordinasi, hanya kemarin kita ditelepon untuk tempat yang mau dipakai, kita persilakan,” ujarnya.

Saat disinggung terkait status sejumlah orang yang diperiksa penyidik KPK, ia menyebut tak mengetahui secara pasti terkait hal tersebut.

Sementara ihwal barang bukti yang diamankan, Irjen Winarto mengaku tidak dapat mengungkapkannya, mengingat itu merupakan kewenangan KPK.

Baca Juga: KPK Gelar OTT di Kalimantan Selatan, Pihak Terjaring Diduga Diperiksa di Polres Banjarbaru

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik KPK menggelar operasi senyap di lingkungan Pemprov Kalsel, pada Minggu (6/10).

Pihak yang terjaring dalam OTT KPK di wilayah Kalsel diduga diperiksa di Markas Polres Banjarbaru pada Senin (7/10) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Haris Wicaksono membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK di dalam gedung Polres Banjarbaru.

"Ada ruangan Polres Banjarbaru yang dipakai KPK untuk keperluan pemeriksaan," ujar Haris, Senin.

OTT KPK terkait Kasus Pengadaan Barang dan Jasa

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut OTT di lingkungan Pemprov Kalsel terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

“Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa),” kata Alex, Senin, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Alex, persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan fee (biaya) oleh penyelenggara negara kerap terjadi dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. 

“Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ. Persekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam PBJ,” ujarnya.

Ia juga  menduga OTT KPK tersebut ada hubungan dengan Gubernur Kalsel Sahbiri Noor. 

“Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Noor). Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur,” katanya.

Baca Juga: Update OTT KPK di Kalsel: Petugas Bawa Koper ke Polres Banjarbaru