DPR Minta Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Layanan Publik | EFISIENSI ANGGARAN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi II DPR lainnya meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan publik.

Jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan publik dengan alasan efisiensi, maka pejabat terkait harus bertanggung jawab.

Sebelumnya, dalam rapat dengan delapan kementerian dan lembaga mitra kerja, anggota Komisi II DPR juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga honorer.

DPR khawatir jika efisiensi anggaran tidak dimitigasi dengan baik, hal ini dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga honorer.

#dpr #anggaran #phk

Baca Juga: Modus Kades Kohod Palsukan Dokumen, Polisi: Identitas Warga Dicatut untuk SHM Pagar Laut