Anggota Komisi IX DPR: Efisiensi Anggaran Pemerintah Harus Dibarengi dengan Pengawasan yang Ketat

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mendukung penuh langkah Presiden RI Prabowo Subianto menerapkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu juga harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, sehingga uang yang keluar bisa dipastikan untuk kesejahteraan rakyat. 

"Yang terpenting, efisiensi harus didukung dengan perencanaan dan pengawasan yang baik atau ketat agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Najib kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini menyebut, kementerian dan lembaga harus mampu menjelaskan kepada publik agar dapat memahami alasan dan dampak dari penerapan efisiensi atau pemangkasan anggaran ini.

Baca Juga: Mendikdasmen: Gaji ke-13 dan Tunjangan Guru Aman di Tengah Efisiensi Anggaran

“Kementerian terkait harus mampu menjelaskan kepada publik kenapa pemangkasan ini dilakukan dan apa dampaknya kepada masyarakat sehingga opini yang berkembang akan membuat publik memahami,” kata dia.

Najib menilai, efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto akan memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong tata kelola pemerintah yang transparan-akuntabel.

“Dengan pendekatan tepat kebijakan ini tidak hanya memperkuat stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya. 

Selain itu, kata dia, efisiensi anggaran yang diterapkan Kepala Negara merupakan langkah strategis untuk memastikan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah adalah langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana publik yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Najib.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas dengan menekan belanja yang kurang produktif.

“Dengan menekan belanja yang kurang produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia optimistis langkah Presiden Prabowo juga akan menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.

Baca Juga: Tak Terima Surat dari Menkeu, Komisi IV DPR Tolak Pembahasan Efisiensi Anggaran 2025

Sebelumnya, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan penjelasan yang jelas, karena masyarakat ingin mengetahui dampaknya. 

“Ini bukan masalah sepele, dampaknya besar. Anggaran pemerintah memiliki efek berganda yang signifikan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Jika anggaran digunakan untuk program konsumtif seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), harus dijelaskan dengan jelas seberapa efektif program tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Ucok dalam keterangannya yang diterima Kompas.tv, Rabu (12/2).