Rekonstruksi Anggaran, BMKG Pastikan Layanan Informasi Tetap Beroperasi 24 Jam

JAKARTA, KOMPAS.TV — Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, pada Kamis (13/2/2025). Rapat ini membahas rekonstruksi anggaran dalam APBN 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden dan surat Menteri Keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, Dwikorita mengungkapkan bahwa anggaran BMKG mengalami peningkatan setelah rekonstruksi.

Dana tambahan tersebut akan difokuskan untuk pemeliharaan dan operasional layanan guna memastikan penyampaian informasi serta peringatan dini cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami tetap berjalan tanpa gangguan.

Baca Juga: BMKG Prediksi 4 Wilayah Waspada Curah Hujan Tinggi hingga 20 Februari 2025

“Sebagai bentuk komitmen kami, kami memastikan bahwa meski dilakukan rekonstruksi anggaran, layanan informasi dan peringatan dini cuaca, iklim, gempa bumi, serta tsunami tetap beroperasi 24 jam tanpa henti,” kata Dwikorita dalam rapat tersebut dikutip dari laman resmi BMKG.

BMKG juga menekankan pentingnya pengembangan Indonesia Disaster Resilient Initiative (IDRIB), sebuah proyek yang bertujuan mempercepat sistem peringatan dini bencana, khususnya gempa bumi. 

Dengan rekonstruksi anggaran, BMKG berupaya meningkatkan kecepatan penyampaian informasi agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana.

Selain itu, anggaran yang telah direkonstruksi akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur vital, seperti stasiun geofisika di wilayah rawan gempa.

BMKG juga akan mengelola data historis terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika guna mendukung analisis serta prediksi cuaca dan bencana yang lebih akurat.

Baca Juga: BMKG Minta Warga Waspada Hujan Sangat Lebat hingga 20 Februari 2025 di Wilayah Ini

Di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), BMKG menargetkan peningkatan kapasitas tenaga ahli agar selaras dengan kemajuan teknologi. 

Selain itu, lembaga ini terus mengembangkan program Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, yang berperan penting dalam mendukung sektor pelayaran dan maritim.

Dalam kesempatan itu, Dwikorita menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas dukungan yang diberikan dalam merealisasikan anggaran BMKG. 

Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah dan DPR menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas layanan BMKG.

Rapat Dengar Pendapat ini menegaskan kembali komitmen BMKG untuk terus meningkatkan operasional layanan informasi dan peringatan dini yang krusial dalam melindungi masyarakat dari berbagai potensi bencana.

Baca Juga: Peringatan Dini BMKG Besok 15-16 Februari 2025, 10 Wilayah Berpotensi Hujan Sangat Lebat