Geger Instruksi Megawati soal Retret Kepala Daerah, PDIP Akan Jadi Oposisi?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang mencegah kadernya ikut retret kepala daerah, bisa menjadi awal bagi partai berlambang banteng itu untuk menjadi oposisi.

Burhanuddin menegaskan, Indonesia butuh oposisi di tengah dominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Menurutnya, instruksi terkait retret ini dapat mengawali penegasan sikap PDIP yang sebelumnya ambigu terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kendati instruksi Megawati menyoroti penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai alasan, dia menilai hal ini juga bisa dikaitkan dengan dekatnya hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang kita bisa berharap posisi tegas PDI Perjuangan, karena kita perlu kekuatan oposisi," kata Burhanuddin dalam program "Kompas Petang" Kompas TV, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga: Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Akmil, Begini Respons Dasco

Sementara pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyebut PDIP dapat berkiprah sebagai oposisi dengan mengusung isu lain, tidak hanya penahanan Hasto.

"Apabila PDI Perjuangan mengambil posisi di luar pemerintahan, maka akan lebih berkualitas dari posisi politiknya dengan membangun perspektif politiknya dengan argumen demokrasi," kata Airlangga.

"Misalnya itu bisa kita kritik melalui terjadinya militerisasi kepala daerah, bisa dikritik melalui discourse good governance, bagaimana ketika uraian awalnya efisiensi, kemudian (retret) dilakukan seperti ini dan sebagainya."

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku berharap hubungan antara tokoh-tokoh politik, khususnya Megawati dan Prabowo, baik-baik saja usai keluarnya instruksi terkait retret.

Ahmad menegaskan acara retret kepala daerah penting untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Namun, dia menyebut pihaknya tetap menghormati keputusan masing-masing partai.

Terkait wacana PDIP menjadi oposisi, Ahmad menilainya sebagai dinamika demokrasi yang normal.

"Menurut saya itu kehidupan politik, berdemokrasi yang biasa saja, normal saja, bahwa ada parpol yang mengambil sikap berada dalam pemerintahan, ada yang mengambil sikap di luar pemerintahan," katanya.

"Menurut saya, mau di dalam atau di luar itu sama mulianya selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara."

Baca Juga: Jokowi Sebut Kader PDIP Seharusnya Ikut Retret, Said Abdullah: Ini Bukan Urusan Orang Luar