Kompas TV nasional politik

PDIP Pastikan Tak Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi Tak Mau Disebut Oposisi

Kompas.tv - 23 Februari 2025, 21:29 WIB
pdip-pastikan-tak-masuk-pemerintahan-prabowo-gibran-tapi-tak-mau-disebut-oposisi
Politikus PDIP Guntur Romli. (Sumber: Tribunnews.com/Chaerul Umam)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli menyatakan bahwa partai itu akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Guntur Romli saat ditanya sikap partai usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guntur Romli menyebut partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan tetap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi checks and balances.

“Sejak Rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini. Kalaupun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di kongres nanti,” kata Guntur, Minggu (23/2/2025).

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya: Menunggu Kabar Baik dari Kepala Daerah PDIP untuk Gabung Retret

Kendati demikian, Guntur menegaskan PDIP tak mau disebut sebagai oposisi. Politikus berusia 46 tahun itu menilai PDIP lebih pas disebut sebagai "kekuatan penyeimbang" kekuasaan.

Guntur mengatakan posisi tersebut diambil PDIP agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

“Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga checks and balances, pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur dikutip Kompas.com.

“Ada adagium klasik dari Lord Acton: power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tanpa checks and balances akan melahirkan absolutisme."

Posisi politik PDIP disorot usai Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Kamis (20/2) lalu. Hasto ditahan terkait perannya yang diduga terlibat kasus Harun Masiku.

Usai penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret.

Dalam instruksi nomor 7295/IN/DPP/II/2025 tanggal 20 Februari, Megawati meminta para kader siap dan menunggu arahan lebih lanjut.

Baca Juga: AHY Sebut Prabowo Bakal Hadiri Penutupan Kongres Demokrat


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x