Pengamat: Instruksi Megawati Dikeluarkan sebagai Tudingan Hasto Ditahan karena Intervensi Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dianggap telah menuduh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di balik penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam merespons surat instruksi yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut retret di Akademi Magelang, Jawa Tengah.

“Karena bagaimanapun juga dalam surat instruksi Ketua Umum DPP PDIP itu disampaikan bahwa instruksi itu sebagai sebuah respons atas apa yang menimpa dari Pak Sekjen PDIP, Mas Hasto,” ucap Umam di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (24/2/2025).

“Seolah kemudian instruksi itu dikeluarkan sebagai sebuah tudingan bahwa putusan penahanan Pak Hasto itu adalah dari intervensi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di kekuasaan. Nah, ini yang kemudian menjadi tafsir yang kemudian cukup subjektif,” lanjutnya.

Baca Juga: Mendagri: Presiden Prabowo Beri Pengarahan dan Tutup Retreat Kepala Daerah pada 28 Februari 2025

Di samping itu, Umam menilai pernyataan yang disampaikan oleh kader PDIP terkait retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, justru memperkeruh hubungan dengan Partai Gerindra.

“Statement yang dikeluarkan oleh teman-teman di PDIP terkait dengan konteks retret di Magelang tentu hal ini menjadi situasi yang memperkeruh, bagaimana dan relasi antara PDIP dengan Gerindra,” kata Umam.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda hadir pada Retret di Magelang, Jawa Tengah.

Megawati menilai telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Ia pun menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025.

Baca Juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Punya Tanggung Jawab ke Rakyat, Bukan Parpol: Partai Hanya Kendaraan

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis edaran yang ditandatangani Megawati.